Rekrutmen Indonesia Memanggil, Tertarik Daftar jadi Jubir KPK?

Rekrutmen Indonesia Memanggil, Tertarik Daftar jadi Jubir KPK?

SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) membuka program rekrutmen "Indonesia Memanggil" untuk posisi Spesialis Humas Utama, Juru Bicara (Jubir) KPK. Terdapat beberapa peryaratan bagi Anda yang akan melamar.

Melansir Suara.com dari laman resmi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus ASN dan Non ASN serta memiliki kepakaran, integritas dan komitmen yang tinggi untuk mengisi posisi Spesialis Humas Utama - Juru Bicara.

Pendaftaran ini dimulai pada tanggal 8-21 Agustus 2020 melalui laman https://ppm-rekrutmen.com/kpk. Berikut beberapa persyaratan pendaftaran jubir KPK:

Ketentuan umum

- Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendatar 1 (satu) kali.

- Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://ppm-rekrutmen.com/kpk

- Panitia tidak menerima lamaran melalui pos atau media pengiriman lainnya.

- Bagi Pelamar yang pernah mengirimkan lamaran, diwajibkan memperbaharui lamar dengan melakukan registrasi online melalui situs web.

- Proses rekrutmen dan seleksi seluruhnya dilakukan oleh PPM Manajemen.

- Seluruh kegiatan seleksi diselenggarakan di Jakarta.

- Pengumuman tiap tahapan seleksi akan dicantumkan melalui web.

- Hanya calon pelamar terbaik dan memenuhi kualifikasi secara keseluruhan yang lolos dalam setiap - tahapan seleksi yang akan dipanggil mengikuti proses selanjtnya.

- Seluruh tahapan proses rekrutmen dan seleksi tidak dipungut biaya apapun.

Berkas dokumen yang diperlukan untuk ASN:

- E-KTP

- Ijazah asli atau surat keterangan lulus asli

- Surat pernyataan tak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tak pernah menjadi calon legislatf dari partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000 Surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK/PyB yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000

- Surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin yag ditandatangani di atas materai Rp 6.000

- SK pangkat terakhir

- Penilaian Prestasi kerja PNS dua tahun terakhir.

Berkas dokumen yang diperlukan untuk non-ASN:

- E-KTP

- Ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus Asli

- Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000

Sumber: Suara.com

Berita Terkini
Ilustrasi - Tulisan ini mengajak kita merenungkan ironi tentang sensitivitas terhadap yang masuk ke perut, tetapi sering abai terhadap yang masuk ke rekening. (Sumber : AI/Gemini).

Lebih Takut Daging Babi daripada Uang Korupsi?

Seorang office boy panik usai tak sengaja memakan daging babi. kisah itu, muncul refleksi tajam tentang korupsi, uang haram, dan mengapa manusia sering lebih takut pada makanan terlarang daripada harta yang diperoleh tidak halal.

07 Nov 2026, 17:18 WIB