SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh Slamet menyoroti perkembangan ancaman kemiskinan yang melanda keluarga petani, peternak, dan nelayan.

BACA JUGA: Sosialisasi Empat Pilar di Purabaya Sukabumi, drh Slamet: Pancasila Sudah Final

Legislator asal Sukabumi tersebut mengatakan, petani menghadapi dilema harga pangan yang tidak bebas ditentukan oleh pasar, tetapi dikendalikan oleh pemerintah, melalui operasi pasar dan produk impor, meski tidak bermutu karena harganya murah.

"Nelayan menghadapi dilema mahalnya ongkos melaut, menghadapi berbagai aturan dan menghadapi perusahaan besar termasuk BUMN perikanan. Peternak juga menghadapi dilema kekurangan modal, menghadapi fluktuasi harga yang ditentukan oleh perusahaan pemborong dan ongkos produksi yang mahal, sehingga tidak sanggup bersaing dengan perusahaan peternak besar yang ikut melakukan budidaya meskipun melanggar aturan Perundang-undangan," jelas Slamet, Kamis (20/2/2020).

Akibatnya, lanjut Slamet, tidak sedikit keluarga petani, peternak, dan nelayan yang kehidupan ekonominya semakin miskin. Padahal, jumlah mereka besar. Dalam kondisi yang seperti itu, Slamet mempertanyakan di mana kehadiran pemerintah.

"Pemerintah seperti kekurangan anggaran untuk bisa membantu mereka melalui program yang tepat untuk menaikan taraf hidupnya. Akibatnya, mereka selalu menjadi masyarakat pinggiran yang besar," tambah Slamet.

BACA JUGA: drh Slamet Sebut Penanganan Karhutla 2020 Menjadi Tolak Ukur Kinerja KLHK dan BRG

Slamet mengungkapkan, di satu sisi semua mengetahui bahwa ada banyak perusahaan swasta konglomerat yang semakin meroket, hingga masuk menjadi orang atau perusahaan terkaya kelas dunia. Tapi sayangnya, sambung Slamet, dirinya tidak melihat adanya tanggungjawab sosial atau CSR perusahaan tersebut bagi masyarakat.

"Ternyata CSR mereka dikelola oleh perusahaan konglomerat juga, sebutlah PT Sampoerna Foundation. Tahun 2016 saja, mereka sudah mengelola dana CSR dari 200 perusahaan. Ke mana itu arahnya? Yang jelas, petani, peternak, dan nelayan masih mengalami kebangkrutan dari usahanya," imbuh Slamet.

Terakhir Slamet menyebut, dirinya mengimbau pemerintah agar mengarahkan dana CSR perusahaan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan petani, peternak, dan nelayan melalui pemberian peralatan yang dibutuhkan, iptek dan akses pasar yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

"Hal itu bisa ditempuh melalui program subsidi harga yang bisa tetap menjaga keuntungan usaha petani, ketika harga berada di bawah harga pasar, demi menjaga keberlangsungan usaha mereka," tandasnya.