SUKABUMIUPDATE.com - Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), adalah spesies langka diantara spesies badak-badak yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan saking dilindunginya, IUCN (International Union for Conservation of Nature) mengkategorikan satwa tersebut sebagai critically endangered dalam Red List Data Book.
Badak Jawa yang saat ini habitatnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, isunya akan dipindahkan ke Taman Nasional Alas Purwo yang berada di ujung timur Pulau Jawa.
Hal tersebut kemudian menimbulkan riuh di kalangan publik, karena satwa paling langka di muka bumi ini di ambang kepunahan. Rencana relokasi ini muncul usai pernyataan dari Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto.
Berbicara di hadapan forum internasional pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, Hashim bahkan secara terbuka mulai menjajaki skema pendanaan global untuk membiayai proyek pemindahan habitat satwa endemik ini.
Baca Juga: Air Sungai Meluap di Cidahu Sukabumi, Pengumuman Masjid Selamatkan Warga dan Anak-anak
Pemerintah membuka pintu bagi donatur dan lembaga donor internasional guna menopang ongkos ekologi pembangunan rumah baru badak Jawa di Alas Purwo, Banyuwangi.
Salah satu opsi skema pembiayaan yang diincar adalah instrumen pendanaan kehutanan global Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Mengapa Erupsi Krakatau Dijadikan Alasan Utama?
Dikutip dari Suara.com, dalam paparannya, Hashim menggarisbawahi ancaman bencana alam katastropik sebagai dasar pemikiran relokasi.
Pemerintah khawatir konsentrasi seluruh populasi badak Jawa yang hanya bertumpu di satu titik semenanjung Ujung Kulon membuat satwa ini rentan musnah seketika bila dihantam tsunami besar, baik akibat gempa bumi tektonik maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Kekhawatiran soal bencana sejatinya memiliki pijakan kajian ilmiah. Melansir data WWF yang merujuk studi dalam jurnal Conservation Letters, posisi geografis TNUK memang berada persis di jalur cincin api, berdekatan dengan Cekungan Sunda yang merupakan zona pertemuan lempeng aktif.
Studi tersebut mencatat populasi badak Jawa yang pada 2013 terdata sebanyak 62 individu hidup dalam kepadatan habitat yang terpusat.
Para peneliti memproyeksikan, andai terjadi tsunami setinggi 10 meter (sekitar 33 kaki) dalam kurun 100 tahun ke depan, gelombang air laut berisiko menyapu hingga 80 persen wilayah taman nasional yang selama ini menjadi kantong konsentrasi utama badak.
Baca Juga: Hasil Polling: 56 Persen Responden Setuju Suket Ijazah Gibran Tetap Diusut
Namun, dalih kegentingan vulkanik ini buru-buru dipersoalkan oleh kalangan pemerhati lingkungan hidup.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai argumen ancaman Krakatau terasa ganjil bila dijadikan pembenaran instan untuk mencabut badak Jawa dari habitat alaminya.
Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, membeberkan catatan sejarah panjang relasi badak Jawa dengan alam Selat Sunda.
Badak Jawa telah menghuni bentang alam Ujung Kulon selama ratusan tahun dan terbukti memiliki insting bertahan hidup yang luar biasa, termasuk saat melewati letusan katastropik Gunung Krakatau pada 1883 yang disusul gelombang tsunami raksasa.
Atas dasar itu, WALHI menuntut transparansi pemerintah untuk membeberkan secara terbuka kajian ilmiah komprehensif apa yang mendasari keputusan pemindahan satwa ke Jawa Timur.
"Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?" kata Umi kepada Suara.com, Minggu (15/11/2026).
Membaca Dugaan Tersembunyi: Karpet Merah Tambang Emas?
Ketiadaan penjelasan yang terang benderang dari pengambil kebijakan menyulut tanda tanya besar. WALHI mencium adanya agenda terselubung di balik skenario mengosongkan sebagian populasi satwa dilindungi dari Ujung Kulon.
Kecurigaan itu mengarah pada potensi kekayaan perut bumi di Banten selatan. WALHI mencermati adanya dugaan bahwa wacana relokasi badak Jawa berkaitan erat dengan potensi keberadaan endapan tambang emas di wilayah Ujung Kulon.
Selama puluhan tahun, potensi eksploitasi mineral berharga tersebut terkunci rapat karena kawasan Ujung Kulon menyandang status hukum tertinggi sebagai Taman Nasional sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO.
"Namun, dugaan tersebut belum dapat kami konfirmasi karena masih memerlukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut," kata Umi.
Kekhawatiran publik atas potensi benturan kepentingan antara kawasan konservasi dan industri ekstraktif bukan tanpa preseden. Praktik pengorbanan kawasan lindung demi konsesi bisnis tambang berulang kali terjadi di tanah air.
Baca Juga: Heboh Peta Wilayah Tambang di Perairan Ujung Kulon, Anak Buah Bahlil Buka Suara
Laporan Greenpeace Indonesia bertajuk "Surga yang Hilang?", misalnya, secara gamblang mengupas bagaimana bentang alam kawasan konservasi kelas dunia di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian terdesak dan terancam oleh ekspansi pertambangan nikel.
Di berbagai daerah, masuknya industri keruk kerap mendegradasi ekosistem alami, merusak ruang hidup komunitas adat, serta mengorbankan biodiversitas demi kepentingan investasi jangka pendek.
Di sisi lain, catatan lapangan Suara.com menunjukkan ancaman paling nyata dan mendesak yang dihadapi badak Jawa di Ujung Kulon saat ini sesungguhnya bukan sekadar letusan gunung api, melainkan kejahatan perburuan liar bersenjata api yang menargetkan cula, perambahan kawasan, serta ancaman invasi tumbuhan langkap yang menekan ketersediaan pakan alami badak.
Tekanan-tekanan antropogenik inilah yang dinilai pegiat lingkungan harus diberantas lebih dulu lewat penegakan hukum dan restorasi ekosistem, alih-alih memindahkan satwanya.
Kenapa Alas Purwo Bukan Solusi Instan?
Secara historis, ide membangun habitat kedua (second habitat) bagi badak Jawa sejatinya sudah bergulir di kalangan konservasionis sejak era 1980-an.
Tujuan awalnya memang murni mitigasi risiko ekologis agar satwa yang populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 80-an ekor ini tidak berada dalam satu keranjang yang sama (single point of failure).
Baca Juga: Pemprov Jabar Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Mulai November 2026 Hingga April 2027
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengonfirmasi bahwa pembangunan habitat kedua dirancang untuk mereduksi kerentanan populasi, mulai dari ancaman bencana geologis, risiko penularan wabah penyakit menular, hingga degradasi ruang hidup.
Kendati demikian, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penunjukan Taman Nasional Alas Purwo baru sebatas wacana awal dan belum diputuskan secara final oleh otoritas kehutanan.
Ristianto menjelaskan, proses translokasi satwa langka berukuran besar tidak bisa dilakukan serampangan hanya bermodal peta kawasan yang tampak hijau di atas meja.
Karakteristik badak Jawa yang soliter, sangat pemalu, mudah stres, dan memiliki keterikatan wilayah teritorial tinggi menuntut kalkulasi biologis yang amat presisi.
Penentuan habitat baru menuntut riset mendalam terkait ketersediaan pakan alami spesifik sepanjang musim, ketersediaan sumber air dan kubangan lumpur untuk menjaga suhu tubuh, luas jelajah aman, peta patogen lokal, hingga potensi gesekan ruang dengan masyarakat sekitar penyangga hutan.
"Karena itu, penyebutan Alas Purwo sebagai calon yang sangat potensial belum dapat diartikan bahwa seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi," kata Ristianto.
Sumber: Suara.com












