SUKABUMIUPDATE.com - Kawasan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ikut menjadi sorotan setelah terungkap masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut ternyata sudah diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sejak Februari 2026.
Dokumen yang dimaksud adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bahlil Lahadalia.
Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh Suara.com pada Rabu (18/11/2026), keputusan tersebut menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang terdiri atas tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dari peta yang menjadi lampiran keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan berwarna krem yang menandakan Wilayah Usaha Pertambangan.
Artinya, kawasan laut yang berdekatan dengan salah satu benteng terakhir habitat badak Jawa tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan wilayah usaha pertambangan.
Dalam diktum KETIGA, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur bahwa Wilayah Usaha Pertambangan menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Cakupannya meliputi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.
Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).
Penjelasan Kementerian ESDM: Belum Ada Izin Tambang yang Terbit
Menanggapi polemik yang berkembang, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa kawasan konservasi daratan Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak termasuk dalam wilayah pertambangan. Area yang masuk kategori WUP hanya meliputi sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional tersebut.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dwi Anggia, penetapan WUP murni didasarkan pada kajian data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pembawa di sebagian perairan tersebut. Namun, status WUP hanyalah instrumen perencanaan tata kelola nasional dan bukan lampu hijau bagi perusahaan untuk langsung mengeruk sumber daya alam.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Baca Juga: Misteri Taman Nasional Ujung Kulon, Kisah Abah Gede dan Sanghyang Sirah
Sudah Diusulkan Pemprov Banten Sejak 2013
Dwi Anggia memaparkan bahwa usulan penetapan wilayah pertambangan di perairan laut Banten bukanlah kebijakan baru pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Banten tercatat telah mengusulkan area tersebut sejak tahun 2013.
Usulan itu sempat dikecualikan lewat Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, sebelum kembali diajukan Pemprov Banten melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Wilayah tersebut kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, hingga akhirnya diperbarui lewat Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026 yang diteken Bahlil.
Ia memastikan bahwa setiap penerbitan izin usaha pertambangan di masa mendatang wajib melewati persyaratan ketat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.
"Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi," pungkasnya.
Sumber: Suara.com/Rilis Kementerian ESDM










