SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mengingatkan para pelaku usaha agar tidak mengabaikan kewajiban perizinan. Sebab, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dapat berujung pada pengenaan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, mengatakan pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha memiliki landasan hukum yang jelas. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi.
"Pengenaan sanksi dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memahami dan memenuhi kewajiban perizinan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dede kepada sukabumiupdate.com, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tindaklanjuti Seluruh Pengaduan Pelayanan Perizinan
Dia menjelaskan, terdapat tiga regulasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengenaan sanksi perizinan berusaha.
Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kedua, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Ketiga, Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 500.16.1/Kep.836-DPMPTSP/2026 tentang Penetapan DPMPTSP sebagai Koordinator Pengawasan Rutin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sukabumi.
"Melalui pengawasan rutin ini, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku," jelasnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut juga menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk memperhatikan kelengkapan dokumen perizinan, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan persyaratan lainnya sesuai dengan bidang serta tingkat risiko usaha.
Dede pun mengimbau para pelaku usaha agar tidak menunggu hingga muncul persoalan administrasi untuk melengkapi dokumen perizinan.
"Jangan sampai kegiatan usaha terhambat karena perizinan yang belum lengkap. Pastikan NIB dan seluruh perizinan usaha sudah sesuai dengan ketentuan," pungkasnya. (adv)















