SUKABUMIUPDATE.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak Januari 2025 kini menghadapi sorotan publik. Survei nasional yang dilakukan Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 mengungkap adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui ribuan dapur yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga 13 Maret 2026, tercatat sebanyak 24.738 dapur telah beroperasi untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Survei tersebut dilakukan dengan fokus pada tiga aspek utama, yakni tingkat manfaat program, kepercayaan terhadap pengelolaan, serta pihak yang paling diuntungkan.
Dalam salinan laporan yang beredar, seperti dilihat sukabumiupdate.com, pada Kamis (2/4/2026), hasil survei menunjukkan sebanyak 80,4 persen responden mengaku telah merasakan langsung manfaat program MBG, baik sebagai penerima maupun anggota keluarga penerima. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden didasarkan pada pengalaman nyata di lapangan.
Namun demikian, temuan survei justru memperlihatkan adanya persepsi negatif yang cukup kuat dari masyarakat terhadap program tersebut.
Baca Juga: Khawatir Menyinggung, Muraz Minta Maaf Sebelum Ungkap Harapan Warga di HUT Kota Sukabumi
Sebanyak 87 persen responden menilai program MBG rawan dikorupsi. Artinya, mayoritas warga meyakini adanya risiko tinggi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, 88 persen responden berpendapat bahwa manfaat program lebih banyak dinikmati oleh kalangan elite, pejabat politik, serta pemilik dapur MBG. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat yang seharusnya menyasar anak-anak sebagai penerima utama.
Tidak hanya itu, sebanyak 79 persen responden menyatakan setuju bahwa kualitas makanan dalam program MBG diduga sengaja diturunkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari selisih anggaran.
Sementara itu, 76 persen responden menilai makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan, yakni berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Temuan lanjutan menunjukkan konsistensi kuat dalam persepsi publik. Mayoritas warga tidak hanya meragukan kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan program, tetapi juga menolak kelanjutan MBG dalam bentuknya saat ini.
Hanya sekitar 20 persen responden yang menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program. Dengan kata lain, sekitar 80 persen responden tidak mendukung MBG diteruskan tanpa perubahan signifikan.
Ketidakpercayaan tersebut bahkan berujung pada penolakan tegas. Mayoritas responden menilai program ini perlu direformasi secara menyeluruh atau bahkan dihentikan jika tidak ada perbaikan mendasar. Persepsi ini sejalan dengan temuan bahwa tingginya potensi korupsi dalam program turut berdampak pada rendahnya tingkat dukungan publik.
Adapun survei ini melibatkan 1.168 responden secara daring pada Maret 2026, atau sekitar 14 bulan sejak program MBG diluncurkan. Mayoritas responden merupakan penerima langsung program atau anggota keluarga penerima, dengan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Metode yang digunakan mencakup skala Likert (1–5) serta pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan responden secara lebih mendalam.
Tentang Porec
Seperti dalam dokumen laporannya, Policy Research Center (Porec) menyebut dirinya sebagai lembaga riset independen yang berfokus pada kajian kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan berbagai isu yang menjadi persoalan publik. Porec hadir untuk menjembatani dunia akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat melalui riset yang bersifat kritis, interdisipliner, dan kontekstual.
Adapun tim peneliti Policy Research Center (Porec) terdiri dari empat orang ahli, yaitu Arif Novianto, Surya Eulogia Nolinia Zega, Sinergy Aditya Airlangga dan Danang Puji Atmojo.
Sumber : Laporan riset Porec
