SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan program penghapusan sanksi atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 100 persen. Kebijakan relaksasi pajak ini berlaku mulai sekarang hingga batas akhir pada 20 Desember 2026.
Program pemutihan denda tersebut menyasar seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Sukabumi yang masih memiliki catatan piutang atau tunggakan PBB-P2, terhitung sejak ketetapan tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 2026.
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami mengajak seluruh wajib pajak di Kabupaten Sukabumi untuk segera memanfaatkan momentum penghapusan denda administratif 100 persen ini. Wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya saja tanpa dibebani sanksi keterlambatan, sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Herdy Somantri dalam keterangannya.
Baca Juga: Sebelum Hanya Tersisa di Ujung Kulon, Badak Jawa Pernah Menjelajahi Pegunungan Jawa Barat
Lebih lanjut, Herdy menekankan bahwa ketaatan masyarakat dalam melunasi kewajiban perpajakan daerah berdampak langsung pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Sukabumi.
"Setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah. Mengingat batas waktunya hanya sampai 20 Desember 2026, kami mengimbau warga tidak menunda pembayaran hingga mendekati tenggat waktu," tambahnya melalui keterangan tertulis..
Cara Cek Tagihan dan Kanal Pembayaran
Untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan program bebas denda ini, Bapenda Kabupaten Sukabumi telah menyediakan berbagai kanal pengecekan tagihan maupun pembayaran yang dapat diakses secara daring maupun luring, di antaranya:
Layanan Digital & E-Commerce: Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking (seperti BJB DIGI), dompet digital (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay), serta lokapasar (marketplace) seperti Tokopedia dan Bukalapak.
Baca Juga: Balsa Sekulic Minta Persib Lupakan Pesta Gol 6-0 ke Gawang Shan United, Fokus Hadapi Bali United
Gerai Ritel: Masyarakat dapat langsung mendatangi kasir gerai Alfamart atau Indomaret terdekat dengan menunjukkan Nomor Objek Pajak (NOP).
Kantor Layanan: Pembayaran dan konsultasi piutang juga dilayani melalui Bank BJB terdekat, kantor kecamatan, atau langsung di kantor pelayanan Bapenda Kabupaten Sukabumi serta mobil keliling (Samling/Pelayanan Pajak Keliling) yang beroperasi di wilayah kecamatan.
Wajib pajak disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa rincian pokok ketetapan pajak melalui laman resmi layanan pajak daerah Kabupaten Sukabumi atau aplikasi Smart Bapenda sebelum melakukan transaksi guna memastikan nominal denda telah terhapus secara otomatis oleh sistem. (Adv)















