SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Di tengah persiapan pengumuman tersebut, kalangan serikat buruh mendesak agar besaran upah dipatok minimal 80 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dedi menjelaskan, pembahasan UMP Jabar 2027 telah tuntas dirumuskan dengan mengacu pada formula resmi sesuai ketentuan peraturan pemerintah.
"Sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).
Meski masih merahasiakan angka kenaikan upah tersebut, Dedi mengingatkan agar kebijakan pengupahan diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta kelancaran distribusi pasokan pangan di daerah.
"Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran," ujarnya.
KSPI Jabar Minta 80 Persen KHL, Tolak Acuan Pemerintah 70 Persen
Secara terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menetapkan UMP 2027 minimal sebesar 80 persen dari nilai KHL. Usulan serikat pekerja ini lebih tinggi dibandingkan tawaran pemerintah yang mengajukan acuan di angka 70 persen dari KHL.
Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan tuntutan tersebut telah disampaikan secara resmi dalam rapat Dewan Pengupahan pada Rabu (18/11/2026) malam.
"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan.
Dadan mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mulai beralih menggunakan acuan KHL secara bertahap dibanding skema formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Namun, angka 70 persen KHL dinilai belum cukup menutup kesenjangan upah pekerja di Jawa Barat.
Pasalnya, masih terdapat selisih cukup lebar antara besaran UMP Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp2,3 juta dengan nilai riil KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.
Menurut Dadan, tujuan akhir kaum buruh tetap mendorong UMP Jawa Barat menyentuh angka 100 persen KHL. Mengingat penyesuaian dilakukan secara bertahap, pihak serikat pekerja meminta pemerintah menetapkan batas minimal 80 persen pada tahun ini.
"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," pungkasnya.
Sumber: Suara.com















