SUKABUMIUPDATE.com - Raksasa teknologi Google memblokir secara permanen 19.372 kanal YouTube asal Indonesia sepanjang periode Juli hingga September 2026. Ribuan kanal tersebut terbukti menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi untuk memanipulasi opini publik melalui kampanye digital pro-pemerintah yang skalanya dinilai melampaui periode kepemimpinan sebelumnya.
Jejaring ribuan akun ini beroperasi secara sistematis dengan memproduksi konten berbahasa Indonesia guna memoles citra penguasa sekaligus menyerang kelompok pengkritik. Pembersihan masif pada kuartal ketiga tahun 2026 ini menyingkap tingginya rekayasa percakapan di ruang digital nasional.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, menyoroti bahwa temuan tersebut mengindikasikan pengerahan mesin propaganda digital yang terstruktur. Ia mengamati adanya lonjakan drastis aktivitas pendengung otomatis atau akun bot pada era pemerintahan Presiden Prabowo dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi.
"Di eranya Jokowi ada, cuma jumlahnya tidak sebesar atau sebanyak sekarang," klaim Nenden, dikutip dari BBC.
Baca Juga: Bukan Sekadar Air Terjun, Curug Badak Batu Hanoman Punya Hutan Pinus yang Menawan
Ia menegaskan bahwa operasi masif ini menunjukkan adanya upaya orkestrasi dari aktor-aktor pro-pemerintah untuk memanipulasi narasi di ruang publik.
Rincian Pemblokiran 19.372 Kanal dalam Laporan Google
Berdasarkan laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis pada 30 Oktober 2026, Google merinci gelombang penghapusan akun yang dilakukan secara bertahap selama tiga bulan.
Juli 2026 Tim investigasi Google memutus akses terhadap 6.888 kanal lokal dan 17 kanal multibahasa yang menyuarakan dukungan bagi pemerintah Indonesia. Agustus 2026 Gelombang penindakan memuncak dengan penghapusan sebanyak 10.134 kanal. September 2026 Google kembali menghapus 2.350 kanal tambahan.
Seluruh kanal tersebut dikategorikan sebagai perilaku tidak autentik karena menyembunyikan koordinasi di balik penyebaran informasi.
Baca Juga: IShowSpeed Pamer Kemampuan Bahasa Indonesia di Depan Barack Obama
"Kami menghentikan 10.134 kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia. Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia," tulis tim Trust & Safety Google dalam laporan resminya.
Cara Kerja Akun Bot dan Pemanfaatan AI
Operasi pengaruh terkoordinasi merupakan kerja kolektif jaringan akun untuk mengarahkan persepsi serta perilaku masyarakat melalui rekayasa informasi. Berbeda dengan kampanye politik konvensional, metode ini mengandalkan penyamaran identitas guna menciptakan ilusi dukungan publik.
Safenet mengidentifikasi bahwa ribuan kanal yang diblokir tersebut menggunakan identitas palsu, akun tiruan, hingga sistem otomatisasi bot. Pola kerja mesin ini memicu banjir informasi seragam yang sangat rentan menyebarkan kabar bohong ke linimasa pengguna.
"Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga," ucap Nenden, dikutip dari BBC.
Baca Juga: Waspada Penipuan! Beredar Tautan Palsu Program Bantuan Bibit Lobster Catut Nama KKP
Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) turut mempercepat produksi konten yang menyimpang dari fakta di lapangan. "Biasanya akun-akun bot itu menyebarkan narasi yang bisa saja memanfaatkan AI sehingga ada kecenderungan misinformasi, sangat mungkin," sebutnya.
Nenden menduga operasional teknis di lapangan berada di bawah kendali agensi tertentu yang merekrut jaringan pemengaruh (influencer) untuk menyeragamkan pesan. Meskipun belum menemukan bukti aliran dana langsung dari negara, ia meyakini motif para pelakunya berpihak pada penguasa.
"Tapi ada dugaan pelakunya aktor-aktor pro-pemerintah," cetus Nenden.
Daftar Isu Strategis yang Dikendalikan Akun Bot Pro-Pemerintah
Jaringan akun palsu dan bot pro-pemerintah ini memfokuskan narasi pada sejumlah kebijakan krusial yang sempat memicu gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah. Beberapa isu utama yang terus digarap dan dikendalikan persepsinya.
Baca Juga: Arda Guler Perpanjang Kontrak di Real Madrid hingga 2032, Jadi Andalan Lini Tengah Jose Mourinho
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu topik utama yang mendapat pembelaan masif di ruang digital. Narasi seputar Koperasi Desa Merah Putih, RUU Perampasan Aset, hingga isu militerisme. Persoalan penegakan hukum serta penanganan bencana di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Jadi narasi pro-pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung," kata Nenden.
Paparan informasi sepihak secara terus-menerus ini berisiko memicu perpecahan masyarakat di dunia nyata, di mana publik yang menelan mentah-mentah narasi rekayasa berpotensi berbalik menyerang kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik sah.
Sorotan terhadap Peran Komdigi dan Keamanan Platform
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebenarnya telah mengantongi instrumen hukum untuk meredam praktik manipulasi informasi berbahaya ini. Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127 dan Nomor 128 Tahun 2026 mengenai pedoman penanganan disinformasi secara akuntabel.
Baca Juga: 5 Bahaya Minyak Goreng Tidak Layak Pakai bagi Kesehatan Tubuh
Namun, Nenden menilai instansi pemerintah tersebut tampak tidak bertenaga dalam mengeksekusi kewenangannya untuk memutus akses konten manipulatif. Padahal, negara memiliki otoritas penuh untuk memaksa platform digital memperketat sistem keamanan mereka.
"Untuk hal kayak gitu peran Komdigi sangat sentral sebetulnya karena dia punya wewenang untuk memutus akses terhadap informasi tersebut," jelas Nenden.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pembenahan sistem verifikasi dari penyedia layanan, penghapusan belasan ribu kanal ini hanya akan menjadi solusi sementara. Para operator kampanye hitam diprediksi akan segera memindahkan operasi bot mereka ke platform media sosial lain guna menghindari deteksi.
"Sebetulnya kalau Google tidak memperbaiki sistem keamanannya atau verifikasinya, tentu saja ini akan terus terjadi dan bisa jadi operasinya pindah dari YouTube ke platform lain. Satu kanal ditutup, dia bisa cari cara lain untuk melakukan hal itu untuk mencapai tujuannya," pungkas Nenden.
Sumber: BBC dari Suara.com

















