SUKABUMIUPDATE.com - Kondisi infrastruktur sekolah di Kabupaten Sukabumi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi mencatat, sekitar 60 persen sarana dan prasarana (sarpras) sekolah berada dalam kondisi rusak, baik ringan hingga berat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam upaya perbaikan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah.
"Keterbatasan anggaran sehingga kami terus berupaya mengusulkan intervensi program dari pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Herdiawan Senin (13/4/2026).
Baca Juga: Viral! Sopir Angkot di Sukabumi Bikin Geleng-geleng, Ganti BBM Pakai Gas LPG 3 Kg
Ia menjelaskan, dari total sarana yang ada, sedikitnya terdapat sekitar 1.324 ruang kelas yang mengalami kerusakan. Kondisi ini tentunya berdampak pada kenyamanan dan keamanan kegiatan belajar mengajar (KBM).
"Sekitar 60 persen sarpras dalam kondisi rusak sekitar 1.324 ruang kelas," ujarnya.
Meski demikian, Herdiawan mengungkapkan bahwa pihaknya dari Disdik memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan ruang yang masih layak.
Baca Juga: Debu Proyek Tol Bocimi Kepung Jalur Cibadak, Warga dan Pengendara Protes Penanganan Minim
"Kami mengoptimalkan ruangan yang tersedia agar KBM tetap berjalan, meskipun dalam keterbatasan," katanya.
Untuk penanganan kedepan, Disdik telah menyiapkan strategi perbaikan secara bertahap. Program tersebut akan melibatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari anggaran pemerintah daerah, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga dukungan dari pemerintah pusat.
Ia juga berharap adanya sinergi dari berbagai pihak dapat mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal dan aman bagi para siswa di Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Jelang Haji 2026, Arab Saudi Larang Masuk Makkah Tanpa Izin Resmi
"Perbaikan akan dilakukan secara bertahap melalui intervensi program dari pemerintah daerah, Pemprov Jabar, dan Kemendikdasmen," tambahnya. (*)
