SUKABUMIUPDATE.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menepis anggapan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2025. Menurutnya, data hingga Juli menunjukkan kinerja yang justru berada di atas rata-rata nasional.
Herman menyebut, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat telah mencapai 38,79 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 31,8 persen.
Tak hanya dari sisi belanja, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif. Dari target yang ditetapkan dalam APBD 2025, PAD Jawa Barat sudah tercapai sebesar 44,72 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 43,62 persen.
"Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar," tegas Herman dikutip dari rilis Humas Jabar, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga: Pemprov Jabar Catat Pendapatan Rp36,68 Triliun, APBD 2024 Surplus Rp1,75 Triliun
Sekda Jabar menambahkan, dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini, disebutkan bahwa realisasi belanja daerah Jawa Barat berada di peringkat tiga nasional, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
"Pak Menteri menyampaikan Jawa Barat peringkat tiga nasional. Artinya, kita masih termasuk yang terbaik. Top markotop," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong belanja yang berkualitas, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD memberi dampak langsung kepada masyarakat. Insyaallah, kami akan terus mengawal anggaran ini demi kesejahteraan rakyat," ujar Herman.
Belanja Hati-hati dan Fokus Peningkatan Pendapatan
Sementara itu, ekonom Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai bahwa capaian realisasi belanja dan pendapatan masih berada di jalur yang benar, meskipun perlu percepatan.
"Saya melihat realisasi yang ada saat ini tetap on the right track meski di bawah persentase biasanya, karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga saya memaknainya kondisi saat ini lebih kepada bagian tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent), tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja," jelasnya.
Baca Juga: 13 Sekolah Rakyat Jabar Siap Beroperasi, 1.353 Anak Kurang Mampu Tercatat sebagai Siswa
Acuviarta menambahkan, percepatan tetap diperlukan, terutama karena adanya perubahan mendasar dalam kebijakan fiskal Pemda Provinsi Jawa Barat pada semester pertama tahun ini.
Ia menyoroti bahwa belanja infrastruktur yang meningkat memerlukan perhatian lebih dalam proses pengadaan, sementara dari sisi pendapatan, percepatan bisa dioptimalkan di luar sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
"PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya," katanya.
Lebih lanjut, Acuviarta menilai bahwa implementasi Perpres No. 1 Tahun 2025 turut memengaruhi pola belanja pemerintah daerah, namun kebijakan baru dari Gubernur Dedi Mulyadi justru menjadi langkah pembaruan fiskal yang positif.
"Pak Gubernur KDM sudah melakukan pembaharuan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi," pungkasnya. (adv)
