SUKABUMIUPDATE.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti persoalan pengangguran dan praktik calo tenaga kerja yang masih marak terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bekasi. Hal itu ia sampaikan saat pertemuan dengan 23 camat dan lebih dari 60 perusahaan di Kawasan Industri MM2100, Blok C, Kabupaten Bekasi, Selasa (24/6/2025).
Sebagai solusi konkret, Herman mendorong pemanfaatan platform digital ketenagakerjaan Jawa Barat yang dapat diakses di loker.jabarprov.go.id. Menurutnya, platform ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja secara efisien, transparan, dan mudah diakses.
"Para camat saya minta untuk mengedukasi para pencari kerja di wilayahnya agar memanfaatkan platform ini secara aktif," ujar Herman dikutip dari rilis Humas Jabar.
Baca Juga: Hadiri Rapat Paripurna, Sekda Jabar Sampaikan Jawaban Gubernur soal Pertanggungjawaban APBD 2024
Herman menuturkan, platform Loker Jawa Barat menyediakan fitur Dashboard Loker dan Pelatihan bagi pencari kerja, serta Dashboard Perusahaan bagi industri. Sistem ini juga terintegrasi dengan SiapKerja, milik Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga pengguna bisa login dengan satu akun untuk mengakses berbagai layanan ketenagakerjaan secara nasional.
"Camat diminta menggerakkan pemuda pencari kerja di wilayah masing-masing untuk segera mengisi data di platform ini. Harus by name, by address, dan ditindaklanjuti jika ada konfirmasi dari perusahaan," tegas Herman.
Soroti Calo Kerja yang Rugikan Pencari Kerja
Dalam pertemuan itu, Herman memberi perhatian serius terhadap maraknya praktik calo kerja. Ia meminta para camat dan perusahaan untuk bersama-sama menghentikan praktik ilegal tersebut yang kerap merugikan masyarakat.
"Calo kerja ini sudah jadi momok bagi pencari kerja. Banyak dari mereka yang dimintai pungutan jutaan rupiah untuk mendapatkan pekerjaan. Ini harus kita hentikan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
"Jangan kucing-kucingan. Perekrutan harus adil dan transparan agar kualitas tenaga kerja dan produktivitas perusahaan tetap terjaga," imbuhnya.
Melalui sistem digital ini, pencocokan antara kebutuhan perusahaan dan keahlian pencari kerja akan dibantu algoritma, sehingga perusahaan dapat langsung mengundang kandidat potensial untuk seleksi dan penempatan kerja.
Fasilitasi Pelatihan dan Wirausaha
Herman juga menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri. Tak hanya di sektor formal, pencari kerja juga didorong mengembangkan kewirausahaan agar memiliki alternatif penghasilan.
Pemprov Jabar akan melakukan pemantauan berkala terhadap perusahaan yang telah mengunggah data di platform tersebut untuk memastikan proses rekrutmen berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kami akan cek apakah data lowongan sudah diunggah, apakah proses seleksi sudah berjalan, hingga apakah pencari kerja sudah ditempatkan. Kalau belum, akan kami fasilitasi, baik lewat platform digital maupun secara langsung," kata Herman.
Strategi Jangka Panjang Atasi Pengangguran
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran juga harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, Pemprov Jabar terus menggenjot berbagai sektor mulai dari belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi, hingga ekspor.
"Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, terus kami pacu. Jawa Barat selama ini menjadi yang terbaik secara nasional, dan itu akan kami pertahankan," tuturnya.
Ia menambahkan, pengentasan pengangguran tidak cukup dilakukan dengan satu pendekatan saja.
"Kami tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Maka strategi jangka pendek, menengah, dan panjang kami jalankan paralel, demi mengatasi pengangguran yang masih tinggi di Jawa Barat," tutup Herman. (adv)
