SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh Slamet menegaskan pentingnya menjadikan swasembada protein hewani sebagai prioritas dalam kebijakan pertanian nasional. Ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan) yang membahas pagu indikatif tahun 2026.
Berdasarkan keterangan Fraksi PKS yang dikutip redaksi sukabumiupdate.com pada Selasa (8/7/2025), dari total anggaran reguler Kementan sebesar Rp 13,7 triliun, alokasi untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mencapai Rp 1,3 triliun. Sementara untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hanya Rp 819,9 miliar.
Menurut Slamet, angka itu mencerminkan ketimpangan fokus kebijakan yang masih dominan pada sektor karbohidrat, sedangkan protein belum mendapat perhatian sebanding. Ia juga menyoroti usulan penyesuaian pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 44,64 triliun yang belum mencantumkan program strategis untuk mendukung swasembada protein.
“Saya mengusulkan agar lebih banyak diarahkan pada perluasan sawah dan distribusi benih jagung, tanpa menyentuh hal-hal fundamental seperti penguatan Balai Inseminasi Buatan (BIB), penyediaan nitrogen cair, bantuan pakan lokal, atau penguatan koperasi peternak,” ungkap legislator Senayan asal daerah pemilihan Sukabumi ini.
Baca Juga: SPHP Dirusak Oknum! Slamet Desak Reformasi Total Distribusi Beras Nasional
Selain itu, Slamet mengingatkan pentingnya dukungan anggaran terhadap implementasi peta jalan Indonesia bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285 Tahun 2023. “Tanpa dukungan dana yang memadai, peta jalan tersebut akan berisiko menjadi dokumen formalitas tanpa dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas ternak nasional,” kata dia.
Menurutnya, keberhasilan swasembada protein tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi keberpihakan politik anggaran. Pemerintah pusat pun perlu membangun skema pendanaan bersama dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di lapangan. “Kalau beras membuat kenyang, maka protein membuat cerdas. Swasembada protein bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak bangsa. Ini soal gizi, kualitas generasi, dan kedaulatan pangan,” tegas Slamet.
Slamet berharap Kementan dapat melakukan peninjauan ulang terhadap struktur anggaran agar program swasembada protein benar-benar menjadi bagian utama dari kebijakan pertanian nasional ke depan. (ADV)
