SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Rita Fitrianingsih menanggapi aksi demonstrasi Mahasiswa yang mendatangi kantornya di Jalan Suryakencana, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (21/7/2022) sekira pukul 15.00 WIB. Kadinkes tegas menyebut tidak ada indikasi korupsi dalam pembangunan RSUD Al Mulk.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) berdemonstrasi mempertanyakan pembangunan RSUD Al Mulk yang dinilainya mangkrak. Pembangunan RSUD Al Mulk yang berada di Jalan Pelabuhan II Kecamatan Lembursitu dilakukan sejak Agustus 2021 dengan target 120 hari kalender dan addendum 50 hari, menggunakan anggaran dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dikerjakan PT.Tanjong Harapan.
Baca Juga :
"Pada prinsipnya demo adalah aspirasi dari masyarakat yang kali ini diwakili oleh mahasiswa. Kami sangat terbuka, artinya mereka menjadi bagian yang menghargai progres pembangunan Kesehatan yang ada di Kota Sukabumi," kata Rita kepada sukabumiupdate.com
Rita menyebut, dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan RSUD Al Mulk kini dalam penanganan Polda Jabar. "Harusnya tahun ini kita sudah mempunyai ruangan rawat inap yang banyak dan masyarakat tidak terkendala dalam pelayanan kesehatan. Kita prihatin dengan progres pembangunan RSUD Al Mulk tersebut," ujarnya.
Himasi berunjuk rasa di Kantor Dinkes Kota Sukabumi, menyoal mangkraknya pembangunan RSUD Al Mulk - (Riza)</spanRita menambahkan penyedia (kontraktor) sudah diperiksa oleh BPK dan dipanggil Polda Jabar dan hasilnya tidak ada indikasi korupsi. "Hari ini merupakan panggilan kedua terhadap penyedia, diminta untuk mengembalikan biaya atau anggaran yang tidak dilaksanakan," jelasnya.
Ketua PB Himasi Danial Fadilah mengatakan, pembangunan rumah sakit Al Mulk sesuai temuan BPK, ada Rp500 juta berasal dari kelebihan pencairan dalam pembayaran RSUD Al Mulk.
"Jadi bangunan yang baru dibangun sekitar 75 persen klaimnya itu, tapi pencairan sampai 90 persen. Artinya sesuai aturan, kalau tiga bulan temuan BPK itu tidak dikembalikan, penegak hukum seharusnya bertindak, jadi kerugian negara," ucapnya.
