SUKABUMIUPDATE.com - Persoalan perubahan desil yang berdampak pada akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah menjadi salah satu hal yang disoroti anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, saat menggelar reses ketiga di salah satu restoran di Jalan Taman Rekreasi Cimalati Nangklak Nomor 49, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Rabu (28/10/2026).
Edi mengatakan, sejumlah warga mempertanyakan perubahan kategori desil yang membuat mereka tidak lagi menerima bantuan, padahal sebelumnya terdaftar sebagai penerima.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan kondisi faktual masyarakat. Sebab, penentuan kategori desil berkaitan dengan hasil pendataan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
“Intinya, masih bisa kita perjuangkan atau kita informasikan ketika memang fakta dan persyaratan desil-desil itu terpenuhi,” kata Edi.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang dapat memengaruhi penilaian adalah hasil survei terhadap kondisi warga. Misalnya, rumah yang sudah permanen, kepemilikan kendaraan, serta kondisi pekerjaan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan kategori desil.
Setiap kategori, lanjut dia, memiliki kriteria tersendiri. Karena itu, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan hasil pendataan perlu mengikuti mekanisme yang berlaku dan menunjukkan kondisi sebenarnya.
Edi menyebutkan, persoalan desil tersebut tidak hanya ditemukan di satu wilayah. Ia mengaku telah berkomunikasi mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk membantu warga yang mengalami kendala.
“Insyaallah, kita juga sepakat dengan teman-teman di DPRD, bagaimana permasalahan-permasalahan ini bisa kita atasi,” ujarnya.
Penyelarasan Data Penerima Bantuan
Selain perubahan kategori desil, Edi menyoroti perlunya penyelarasan data penerima bantuan. Menurutnya, selama ini data masyarakat berasal dari sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menilai, penyelarasan diperlukan agar data yang digunakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
“Pemerintah pusat ini ingin menyelaraskan tadi, data ini yang akan diambil data yang mana, supaya tepat sasaran dan sebagainya,” tuturnya.
Edi juga menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat mengenai layanan pengobatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan pelayanan kesehatan, sedangkan kebutuhan warga terhadap bantuan pemerintah tidak terbatas pada sektor kesehatan.
Ia mengatakan, perubahan data desil juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai akses terhadap bantuan lain yang sebelumnya diterima masyarakat.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan membutuhkan proses, termasuk penyesuaian prosedur dan administrasi.
“Tidak semudah membalikkan tangan. Beliau berbicara A, lantas langsung A. Sebaliknya, ada satu proses yang harus kita benarkan, prosedurnya harus bagaimana, secara administrasinya harus bagaimana,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sedang membahas persoalan tersebut.
Menurut Edi, sistem desil pada dasarnya dapat membantu pemerintah menentukan sasaran bantuan berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pengelompokan itu juga berkaitan dengan akses terhadap program bantuan pendidikan dan kesehatan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Namun, ia menilai penerapan kebijakan dan persyaratan program perlu dipahami masyarakat agar warga mengetahui dasar penentuan penerima bantuan.
Air Bersih dan Infrastruktur Masih Dikeluhkan
Di luar persoalan desil, Edi mengatakan masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai kebutuhan dasar, terutama sarana air bersih dan infrastruktur.
Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi perhatian warga setelah mengalami kemarau yang cukup panjang. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat merasakan kekurangan pasokan air.
Selain itu, perbaikan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang disampaikan warga, terutama terkait jalan lingkungan dan jalan setapak.
Edi berharap kebutuhan tersebut tetap mendapat perhatian pemerintah daerah. Ia menilai jalan lingkungan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Terkait kebijakan pemerintah daerah yang saat ini lebih memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten, Edi berharap kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan pembangunan jalan lingkungan tetap dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
“Saya pernah menyampaikan bahwa dewan itu betul-betul diharapkan menyentuh terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tetap perlu diperhatikan.
“Insyaallah masih bisa. Karena kami itu sepakat, ya, itu pun yang sangat bersentuhan dengan masyarakat secara langsung,” katanya.
Dorong Penambahan Sekolah di Cicurug
Aspirasi lainnya berkaitan dengan sektor pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi. Edi menyebut persoalan jarak sekolah masih menjadi keluhan warga di daerah pemilihan (dapil) II, termasuk masyarakat Desa Benda.
Ia mencontohkan, sebagian warga kesulitan mendapatkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Sementara itu, sekolah yang lokasinya lebih dekat di wilayah Cigombong berada di kabupaten berbeda.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan perlunya penambahan fasilitas pendidikan di wilayah Cicurug.
Edi mengatakan, dirinya bersama anggota DPRD dari dapil II berupaya mendorong penambahan setidaknya satu SMP dan satu SMK. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan, terutama mengenai ketersediaan lahan dan ketentuan luas lahan untuk pembangunan sekolah.
“Kami di dapil dua itu selalu mendapatkan keluhan ketika penerimaan siswa, terutama di Desa Benda. Ke sana jauh, ke sana jauh, jadi tidak masuk. Ada yang dekat dengan Cigombong, tapi sudah berbeda kabupaten,” tuturnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat terkait pendidikan, air bersih, infrastruktur, dan persoalan bantuan pemerintah dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pihak terkait. (adv)
