Pengawasan di Darmareja, Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Bahas Pendidikan hingga Kesehatan

Sukabumiupdate.com
Minggu 12 Apr 2026, 09:37 WIB
Pengawasan di Darmareja, Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Bahas Pendidikan hingga Kesehatan

Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat saat pengawasan pelenggaraan pemerintahan di Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi | Foto : Dok. Tim adc

SUKABUMIUPDATE.com — Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (10/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Jaenudin menyampaikan sesuai cakupan kerja komisi V yang meliputi, diantaranya pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan, pihaknya terus mendorong dan memantau berbagai program pemerintah daerah tersebut sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia mengungkapkan, dalam bidang pendidikan, pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun sejumlah ruang kelas baru, termasuk di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tampung siswa, khususnya bagi putra-putri yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA negeri.

“Pembangunan ruang kelas baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Pemprov Jabar Integrasikan Kawasan Gedung Sate dan Gasibu, Target Rampung Agustus 2026

Selain itu, Jaenudin menambahkan bahwa Pemprov Jabar juga terus mendorong partisipasi pendidikan melalui lembaga swasta agar tetap berjalan dan berkembang. Hal ini dinilai penting guna mendukung pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

Sementara dalam bidang kesehatan, Jaenudin menegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang sakit ditolak oleh rumah sakit provinsi Jawa Barat dengan alasan apapun.

Meski demikian, Jaenudin mengaku bahwa dilapangan sering terjadi perdebatan soal kriteria dan penetapan Desil, yaitu soal seorang warga disebut miskin atau tidak. layak atau tidak menerima bantuan pemerintah.

"Desil ini memang di lapangan sangat dinamis, terkadang ia sebelum masuk desil 1, tapi kemudian karena ada pembebasan jalan tol, ia kemudian secara kriteria berubah menjadi desil 8. Ini harus ketat dipantau oleh pihak desa," tegasnya.

Adapun di bidang ketenagkerjaan, politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa dalam rangka menekan angka pengangguran, Pemerintah provinsi Jawa Barat membuka pelatihan keterampilan bagi para generasi muda. "pelatihan keterampilan selama 3 bulan, silahkan dimanfaatkan oleh warga kesempatan tersebut," imbuhnya. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini