SUKABUMIUPDATE.com – Sekitar seratusan warga antusias menghadiri kegiatan reses I tahun 2025-2026 yang digelar Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Jaenudin, di GOR Desa Pasangrahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga dari berbagai unsur masyarakat, termasuk kader partai, diantaranya mengeluhkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu masukan datang dari Dadang, warga Purabaya yang aktif membantu proses rujukan pasien kurang mampu.

Dadang menyoroti masih terbatasnya rumah sakit provinsi yang melayani pasien pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Ia mencontohkan RSUD Sekarwangi, meski bukan milik provinsi, namun tetap memberikan layanan bagi pasien SKTM dan dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu.

Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Resmikan Tugu Batas Kota, Gapura Pakujajar yang Ikonik di Jalur Lingkar

“Sekarwangi itu memang bukan rumah sakit provinsi, tetapi bisa melayani SKTM. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami berharap pelayanan seperti ini lebih diperkuat dan diperluas oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Jaenudin menegaskan pihaknya akan membawa aspirasi warga ke pembahasan di DPRD Jawa Barat, terutama terkait pemerataan serta peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Sukabumi dan wilayah lainnya.

“Kami berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan semakin merata dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Aspirasi warga menjadi bahan penting dalam evaluasi kebijakan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar itu dalam berbagai kesempatan seringkali menekankan pentingnya peran pemerintah di tingkat RT, RW, dan desa dalam memastikan warganya memperoleh akses terhadap program jaminan sosial. Ia menyebut pemerintah tengah melakukan pendataan ulang penerima manfaat agar penyaluran program tepat sasaran.

“Pemerintah di tingkat RT, RW, dan desa harus benar-benar merekomendasikan mana masyarakat yang berhak menerima dan tidak berhak menerima. Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata,” tegasnya.

Selain itu, Jaenudin mengungkapkan masih banyak warga yang belum menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia berharap pemerintah desa hadir membantu masyarakat yang belum mendapatkan hak mereka tersebut.

“Masyarakat yang belum mendapatkan KIS dan PIP harus dibantu oleh desa agar mereka bisa mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya. (adv)