SUKABUMIUPDATE.com - Nepal saat ini sedang membara dengan aksi demonstrasi yang berujung ricuh dan mengakibatkan korban jiwa. Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam aksi protes besar di Nepal menentang larangan media sosial pemerintah serta dugaan praktik korupsi.
Mengutip dari Al Jazeera, bentrokan pecah ketika polisi melepaskan tembakan peluru tajam ke arah massa, disertai penggunaan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang sebagian besar adalah anak muda.
Pada Senin 08 September 2025, sejumlah demonstran dilaporkan berhasil menerobos barikade dan memaksa masuk ke kompleks Parlemen di Kathmandu, ibu kota Nepal.
“Polisi menembak tanpa pandang bulu. Peluru sempat meleset dari saya, tapi mengenai teman di belakang hingga terluka di tangan,” kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita ANI dikutip dari Al Jazeera Selasa (09/09/2025).
Kepala pengawas medis di Pusat Trauma Nasional, Dr. Badri Rijal, menyebut tujuh korban meninggal dunia dirawat di fasilitas tersebut. “Banyak yang datang dalam kondisi kritis, dengan luka tembak di kepala dan dada,” ujarnya kepada Associated Press.
Polisi Shekhar Khanal mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari 100 orang mengalami luka-luka, termasuk 28 aparat kepolisian. Di kota Itahari, wilayah timur Nepal, dua orang juga dilaporkan tewas setelah protes berubah menjadi bentrokan.
Pertumpahan darah ini memicu reaksi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak adanya penyelidikan terbuka dan akuntabel.
“Kami terkejut dengan banyaknya korban tewas dan terluka dalam protes di Nepal hari ini. Kami meminta penyelidikan yang cepat dan transparan,” kata juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, dalam keterangan resminya.
Pemuda Lawan Korupsi, Ribuan Massa Turun ke Jalan
Ribuan anak muda, termasuk pelajar berseragam sekolah dan mahasiswa, turun ke jalan dalam aksi protes di Kathmandu. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tutup korupsi, bukan media sosial”, “Batalkan pemblokiran media sosial”, dan “Pemuda lawan korupsi” sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Aksi protes ini dipicu keputusan pemerintah Nepal yang memblokir akses ke sejumlah platform media sosial, seperti Facebook, YouTube, dan X. Kebijakan tersebut diambil karena platform dianggap tidak mendaftar ke otoritas setempat serta digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita palsu, hingga penipuan.
Gerakan yang disebut sebagai “demonstrasi Gen Z” ini menjadi simbol pembangkangan sipil kaum muda terhadap keputusan pemerintah. “Ini adalah unjuk rasa generasi baru di Nepal,” kata seorang pengunjuk rasa kepada ANI.
Menanggapi situasi ini, Perdana Menteri KP Sharma Oli menggelar rapat kabinet darurat. Pemerintah dalam pernyataannya menegaskan tetap menghormati kebebasan berpikir dan berekspresi serta berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.
Namun, kritik keras datang dari pengamat politik Anurag Acharya. Menurutnya, pemerintah keliru dalam merespons aksi protes. “Mereka memperlakukan anak-anak sekolah dan mahasiswa tak bersenjata seperti penjahat, lalu memerintahkan polisi menembak tanpa pandang bulu. Polisi lebih memilih peluru tajam ketimbang metode pengendalian kerusuhan non-mematikan,” ujarnya.
Acharya menilai Menteri Dalam Negeri gagal menunjukkan kepemimpinan yang dewasa. “Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah justru gagal melindungi rakyatnya, terutama kaum muda yang seharusnya merasa aman di sekitar gedung Parlemen tempat protes bermula,” tambahnya.
Sumber: Al Jazeera
