SUKABUMIUPDATE.com – Pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahap krusial. Di tengah tekanan fiskal akibat perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer, Pemkab Sukabumi memastikan pelayanan publik dan pembangunan prioritas tetap menjadi perhatian utama.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan jawaban terhadap berbagai catatan yang disampaikan fraksi, termasuk mengenai perubahan PAD dan dana transfer ke daerah (TKD).
Menurut Budi, sejumlah komponen PAD mengalami penurunan. Namun, terdapat pula komponen pendapatan lain yang mengalami peningkatan.
Baca Juga: Pengawasan DPRD Jabar di Cikakak, Jaenudin Soroti Salah Desil Penerima Bansos
"Barusan di paripurna apa yang disampaikan oleh fraksi sudah dijawab oleh Pak Bupati Asep Japar dan Pak Wabup Andreas. Ada beberapa yang memang penurunan PAD, tetapi di sisi lain ada kenaikan," kata Budi.
Setelah tahapan paripurna, pembahasan akan berlanjut lebih teknis melalui komisi-komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mulai Selasa (8/9/2026).
Budi menegaskan, DPRD meminta setiap ruang fiskal yang tersedia dalam Perubahan APBD benar-benar diarahkan untuk program yang menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kita meminta kepada Pak Bupati, kalaupun ada anggaran surplus di perubahan ini bisa digunakan terhadap program-program prioritas yang memang bisa membawa program yang lebih baik, kemudian bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi," ujarnya.
Baca Juga: Dua Guru Besar Lahir di Kampus Sukabumi, Nusa Putra University dan UMMI
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar mengakui pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran seiring perubahan PAD dan TKD. Namun, kondisi fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi komitmen pelayanan kepada masyarakat.
"Memang ada kenaikan, ada penurunan. Tetap kita tidak berpatokan, tapi tetap kita harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat," kata Asep.
Ia mengatakan, pembahasan teknis akan dilanjutkan bersama perangkat daerah untuk menentukan program yang tetap dapat dijalankan di tengah keterbatasan anggaran.
"Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah paripurna akan ditindaklanjuti dengan perangkat daerah teknis. Mudah-mudahan kita meskipun ada penurunan, tapi tetap semangat untuk melayani masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Setelah 18 Bulan Kasus Dugaan Penipuan Uang THR di Sukabumi, Terlapor Jadi Tersangka
Asep menyebut sektor infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam Perubahan APBD 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan.
"Infrastruktur yang paling utama, ya. Karena memang Sukabumi, infrastruktur yang paling diutamakan, termasuk pendidikan dan kesehatan," katanya.
Dalam jawaban atas pandangan umum fraksi, Pemkab Sukabumi juga menyampaikan bahwa penyesuaian Perubahan APBD dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Pemkab berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah. Langkah tersebut meliputi pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, hingga pengembangan potensi ekonomi.
Baca Juga: Hari Pertama PJJ di Kota Sukabumi Imbas Abu Gunung Anak Krakatau, Guru Tetap Masuk Sekolah
"Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha," jelas Asep.
Menurutnya, penurunan TKD pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Dampaknya, pemerintah harus menyesuaikan prioritas pembangunan karena tidak seluruh usulan program dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Meski demikian, belanja daerah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta program pembangunan prioritas.
"Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Curug Cikundul Cianjur, Air Terjun Tersembunyi di Balik Popularitas Curug Cibeureum
Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat. Penggunaannya akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Asep menegaskan, Perubahan APBD 2026 bukan sekadar mengubah angka-angka dalam dokumen anggaran. Tahapan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus mempertajam sasaran pembangunan.
"Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan," pungkasnya. (adv)
