Serap Aspirasi di Simpenan, Rika Yulistina Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Sukabumiupdate.com
Jumat 06 Feb 2026, 19:15 WIB
Serap Aspirasi di Simpenan, Rika Yulistina Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina saat menggelar reses di Kecamatan Simpenan. (Sumber Foto: Istimewa)

SUKABUMIUPDATE.com – Isu perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi sorotan utama dalam agenda Reses I Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina. Kegiatan tersebut berlangsung di dua titik di wilayah Kecamatan Simpenan, Kamis (5/2/2026).

Dalam dialog terbuka bersama warga, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencuat sebagai keluhan yang paling banyak disampaikan. Masyarakat merasa perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menekan angka kasus yang masih kerap terjadi.

Menanggapi hal itu, Rika menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu sosial biasa, melainkan menyangkut rasa aman dan masa depan generasi penerus di Kabupaten Sukabumi.

“Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi catatan penting bagi kami di DPRD untuk terus diperjuangkan,” ujar Rika.

Baca Juga: Marak Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Anggota DPRD Sukabumi Rika Yulistina Buka Rumah Aspirasi PPA

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan melalui penguatan regulasi, pengawasan program, hingga dukungan anggaran yang tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya langkah preventif, seperti edukasi keluarga, penguatan peran sekolah, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan.

Selain isu perlindungan perempuan dan anak, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar di lingkungan mereka. Seluruh masukan tersebut, kata Rika, akan dibawa ke pembahasan di DPRD agar dapat ditindaklanjuti sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum dialog saja, tapi benar-benar ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini