SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, bersama Bupati Sukabumi Asep japar dan dan Sekretaris Daerah Ade Suryaman, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah. Acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Kamis (10/07/2025) di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri para Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta Inspektur dari seluruh wilayah kerja Wilayah II, mencakup Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, sebagai upaya bersama dalam mencegah serta memberantas korupsi pasca pelantikan kepala daerah baru di berbagai wilayah.
Baca Juga: Sudah Diteliti, Belum Diakui: Makam Kuno di Ciracap Sukabumi Menanti Status Cagar Budaya
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungannya terhadap agenda ini. “Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat di tingkat legislatif dan eksekutif daerah. Kami siap bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya dilansir dari rilis DPRD.
Menurut Budi, koordinasi semacam ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi supervisi, serta bentuk nyata upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Baca Juga: Dinkes Sukabumi Pantau Kesehatan Korban Longsor Bojonggenteng, Ibu Ibrahim Masih Trauma
Rakorkada ini terdiri dari dua sesi diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian/lembaga strategis, di antaranya dari Bappenas, Kemendagri, KemenPAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian RI. Seluruh paparan membahas strategi pemberantasan korupsi, efektivitas pengelolaan belanja daerah, transparansi pelayanan publik, hingga peningkatan indeks integritas nasional.
“Berharap bisa membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK,” pungkas Budi. (adv)
