SUKABUMIUPDATE.COM - Peraturan Daerah (Perda) Anti Rentenir yang saat ini sedang digodok Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, menjadi tantangan serius bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejumlah aturan pinjaman yang selama ini mempersulit transaksi khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan, membuat sistem rentenir sulit tergeser dengan Perda sekalipun.
"Tantanganya kan bagaimana kita (BPR-red) bisa memberikan super kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman. Praktek rentenir menjamur karena memang lebih mudah mendapatkan pinjamannya, dari pada ke bank termasuk BPR,†jelas Ketua Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) Jawa Barat Komisariat Sukabumi-Cianjur, Antonius Sembayang, Sabtu (19/11).
Kepada sukabumiupdate.com, Antonius menegaskan bahwa Perda ini akan menjadi tantangan, bagaimana BPR bisa memanfaatkan peluang aturan larangan praktek sistem renten, bisa menjadi solusi bagi rakyat berpenghasilan kecil. “Perbarindo mendukung Perda Anti Rentenir, karena tujuan untuk membantu masyarakat penghasilan menengah bawah bisa bangkit dengan usahanya,†tegas Antonius.
Salah satu kendala terbesar BPR dan perbankan melawan rentenir adalah aturan terkait pinjaman tanpa jaminan. “Kita tidak mengenal hal tersebut, tapi masih ada celah di mana jika pinjaman kecil maka persyaratan tidak memerlukan jaminan yang ketat,†katanya.
Salah satu upayanya adalah menggalakkan pinjaman pada sektor buruh atau pekerja hanya dengan menjaminkan surat kontrak kerja. “Toh kita bisa bekerja sama dengan bendahara pabrik, jadi cicilan pinjaman buruh bisa langsung dipotong dari honor atau gajinya, ini memerlukan kerjasama kuat dan mediator,†lanjut Antonius.
BPR menyatakan siap mengganti peran rentenir sebagai akses keuangan bagi masyarakat menengah bawah. “Kita akan berusaha membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan pinjaman tanpa syarat yang rumit, karena kita yakin masyarakat membutuhkan akses keuangan untuk membantu mereka keluar dari lubang kemiskinan yang menjebak,†pungkasnya.
