MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja yang Diajukan Kelompok Buruh
Berikut alasan Mahkamah Konstitusi atau MK tolak gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.
Saluran WhatsApp
Ikuti
Rabu, 28 Oktober 2026
mahkamah konstitusi
Usia Capres Cawapres Digugat: Maksimal 65 Tahun-Dibatasi Dua Kali Mencalonkan
Batas maksimal usia calon presiden dan wakil presiden digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selain batas usia, keikutsertaan seorang capres dan cawapres juga dimohonkan agar tidak lebih dari dua kali pencalonan
Hakim MK Singgung Wacana Pemilu E-Voting: Belum Serius Dipikirkan
Dua Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ke-2 (KNAPHTN-HAN ke-2)
Hakim MK Harus Bebas dari Kepentingan Presiden dan DPR Agar MK dipercaya Rakyat
Pakar hukum tata negara UNJA Arfa’i, mengamati permohonan pengujian Undang-Undang MK yang diajukan pengacara dari Lebak, Mochamad Adhi Tiawarman, yang meminta MK menguji syarat hakim konstitusi di dalam UU MK
UU Perlu Diubah, Hakim MK Dituntut Independen dari Presiden dan DPR
Hakim MK diminta untuk menambah syarat menjadi hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi dilarang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR
Ragam Respon Batas Usia Capres-Cawapres Jadi 35 tahun: DPR hingga Mahfud MD
Meskipun dirinya setuju, namun penurunan batas usia Capres dan Cawapres, menurut Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, harus dibahas lebih lanjut oleh pemerintah berkaitan dengan sistem Pemilu di Tahun Politik 2024 mendatang.
Rentan Manipulasi hingga Siswa Trauma, Sistem Zonasi PPDB Digugat ke MK
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 sistem zonasi lalu menjadi sorotan dengan banyaknya masukan dan kritikan dalam pelaksanaannya. Sebab, masih ditemukan banyaknya dugaan kecurangan hingga manipulasi data.
Hakim MK Senggol DPR Soal Usia Capres 35 Tahun, Jangan Lempar ke MK
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra baru saja menyenggol DPR dan pemerintah yang setuju terkait gugatan perubahan batas minimal umur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi minimal 35 tahun.
MK Putuskan Usia Pensiun Paniteranya hingga 65 Tahun
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sodikin Sebut Putusan MK Sistem Proporsional Terbuka sebagai Kemenangan Demokrasi
Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah memutuskan sistem Pemilu 2024 akan tetap memakai Sistem Proporsional Terbuka, Kamis (15/6/23)
Mahkamah Konstitusi Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka
Putusan itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-XIX/2022 yang dibacakan pada Kamis 15 Juni 2023.
Perludem: Jika MK Putuskan Proporsional Tertutup, Bacaleg akan Terimbas
Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mengkhawatirkan dampak terhadap bakal calon legislatif (bacaleg) jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.
Diputuskan MK 15 Juni, Degdegan Caleg Pemilu 2024 Tertutup atau Terbuka
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera membacakan putusan perihal gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka.
5 Kepala Daerah Gugat Batas Minimal Usia Calon Presiden
Kepala Daerah asal Partai Gerindra yakni Wali Kota Bukittingi Erman Safar menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta usia capres dan cawapres boleh di bawah 40 tahun sepanjang berpengalaman di pemerintahan
Desak Jokowi Bersikap, 8 Fraksi DPR Minta MK Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi MK akan memutuskan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.
Respons MK Soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Sebelumnya, Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.
Sidang UU Pemilu, Ahli Sebut Sistem Proposional Tertutup Haram
Abdul Chair lebih lanjut menjelaskan, kewajiban untuk memilih calon yang beriman dan bertakwa, jujur terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan (fathânah), maka demikian itu membutuhkan sistem proporsional terbuka
Sidang MK: Dampak Positif Sistem Pemilu Proporsional Terbuka bagi Parpol
Agenda sidang lanjutan pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang digelar pada hari ini Selasa (9/5/2023) di Ruang Sidang Pleno MK, yakni mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Perludem
Sidang MK: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Mengamputasi Kelembagaan Partai Politik
idang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (12/4/2023)
Membaca Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama
MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.
Sukabumi
Waketu DPRD Kota Sukabumi dari PDIP Turunkan Foto Wapres Gibran Buntut Putusan MK soal Ijazah
Sukabumi
Lima Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Cibuaya Sukabumi, Dua Orang Masih Hilang
Sukabumi
Jembatan Kompa Parungkuda Sukabumi Mulai Buka-Tutup, Bakal Ditutup Total 40-50 Hari
Jawa Barat
Stasiun Sukabumi Tertinggi Kedua di Jabar, Penumpang Naik KA Jarak Jauh Daop 1 Sepanjang 2025
Sukabumi