SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) angkat bicara menanggapi peristiwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan seorang pengajar sekolah dasar (SD) sekaligus guru ngaji di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kasus ini demi menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
"Kami telah menerima informasi awal mengenai adanya laporan dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di salah satu SD di Kecamatan Ciemas," ujar Ganjar kepada Sukabumiupdate.com, Rabu (18/11/2026).
Ia menyampaikan, pemerintah daerah sangat memahami bahwa profesi guru memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam memberikan pengajaran akademik, tetapi juga dalam menjaga etika, integritas, dan keteladanan moral di tengah masyarakat.
Baca Juga: Air Sungai Meluap di Cidahu Sukabumi, Pengumuman Masjid Selamatkan Warga dan Anak-anak
Saat ini, kata Ganjar, proses pemeriksaan awal tengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi selaku perangkat daerah yang membawahi satuan pendidikan tempat terlapor bertugas.
BKPSDM terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Pendidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan internal rampung. Hasil tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan langkah serta tindakan lanjut kepegawaian sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan awal ditemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin berat, BKPSDM akan mengkoordinasikan tindak lanjut pemeriksaan bersama Inspektorat dan perangkat daerah terkait, termasuk pembentukan Tim Pemeriksa apabila diperlukan," tegasnya.
Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, sambung Ganjar, yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi kepegawaian yang tegas sesuai tingkat pelanggaran, termasuk kemungkinan terberat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja.
Baca Juga: Hasil Polling: 56 Persen Responden Setuju Suket Ijazah Gibran Tetap Diusut
Kendati demikian, BKPSDM Kabupaten Sukabumi tetap menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Seluruh pihak diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara proporsional dan objektif.
"Setiap keputusan kepegawaian harus didasarkan pada fakta, hasil pemeriksaan, serta mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata pada informasi atau opini yang berkembang di tengah publik," imbuhnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menghormati hak korban beserta keluarganya yang ingin menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap pihak yang terdampak—termasuk menjaga kerahasiaan identitas, martabat, dan kondisi pemulihan psikologisnya—dinilai sebagai prioritas utama yang harus dikawal bersama.
Ganjar menegaskan, prinsip Zero Tolerance (tanpa toleransi) yang diusung oleh Pemkab Sukabumi bukan berarti mengesampingkan prosedur dan asas keadilan. Prinsip ini dimaknai sebagai komitmen kuat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap segala bentuk pelanggaran.
Baca Juga: Januari - September 2026: Neraca Perdagangan Luar Negeri Jabar Surplus USD22,09 Miliar
"Prinsip Zero Tolerance memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara sungguh-sungguh, objektif, adil, profesional, dan setiap pelanggaran yang terbukti akan diberikan konsekuensi tegas sesuai aturan," pungkasnya.
Langkah tegas ini, lanjut Ganjar, merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas serta profesionalisme ASN, sekaligus memastikan lingkungan pendidikan di Kabupaten Sukabumi tetap menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.















