SUKABUMIUPDATE.com - Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pantai Ujunggenteng, Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap dan Pantai Muara Cikaso Kesik Urug, Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, menuai keluhan dari kalangan nelayan lokal. Pasalnya, proyek strategis tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas dermaga tambat labuh sebagai tempat bersandar perahu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, angkat bicara usai menghadiri kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
drh. Slamet menilai bahwa secara umum, kehadiran KNMP telah membawa dampak positif dalam penataan fisik dan penyediaan fasilitas pendukung di kawasan pesisir Sukabumi.
"Pertama, dengan adanya pembangunan KNMP ini minimal secara sarana prasarana mereka cukup terbantu. Dibuang secara rapi, ada beberapa ruko, dan fasilitas pendukung lainnya. Dari sisi peningkatan fasilitas, ini jauh lebih besar," ujar Slamet kepada sukabumiupdate.com.
Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan apakah pemenuhan fasilitas tersebut dapat berdampak linier terhadap peningkatan taraf hidup nelayan di lapangan.
Baca Juga: Bupati Sukabumi Apresiasi KKP di Puncak Bulan Bakti 2026, KNMP Ciwaru Jadi Motor Ekonomi Nelayan
Terkait ketiadaan dermaga di kawasan Ujunggenteng dan Tegalbuleud, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini mengaku telah menyerap langsung aspirasi tersebut saat melakukan inspeksi lapangan sebelumnya. Pihaknya berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga menemukan solusi konkret.
"Kemarin saya ke sana dan keluhan itu menjadi salah satu masukan yang diterima. Nanti pelan-pelan akan kita coba tindak lanjuti. Yang penting kita komunikasi terus, mudah-mudahan satu demi satu permasalahan ini bisa terjawab," jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur fisik, drh. Slamet menyoroti tata kelola dan manajemen koperasi yang akan mengoperasikan kawasan KNMP sebelum nantinya diserahterimakan ke Kementerian Koperasi. Menurutnya, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola menjadi kunci krusial agar intervensi bantuan pemerintah tidak menjadi sia-sia.
"Di sini kan ada koperasi. Saya melihat konsep manajemen koperasinya yang harus terus di-upgrade. Bagaimanapun teman-teman pelaku usaha ini punya latar belakang yang mungkin tidak mendalami koperasi. Selalu saya sampaikan, jangan sampai koperasi ini sebenarnya adalah korporasi yang 'berbaju' koperasi, sehingga memang harus dididik," kata Slamet.
Ia menambahkan, ide dasar pembangunan KNMP dan skema permodalan dari pemerintah sudah sangat baik, namun efektivitasnya amat bergantung pada kesiapan SDM di lapangan.
"Ide-idenya sudah bagus. Kalau ada kekurangan, SDM pengelolanya yang tinggal ditingkatkan. Tidak akan ada artinya pemerintah memberikan dukungan KUR atau bantuan lainnya kalau SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya aspek ini yang terus kita dorong," pungkasnya.
