SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, secara resmi membuka ajang International Job Fair yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PASIM Sukabumi pada Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses lapangan kerja internasional, sekaligus mendorong lahirnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang profesional dan berangkat secara prosedural.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa bursa kerja internasional ini merupakan tindak lanjut langsung dari nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan STIE PASIM Sukabumi melalui pembentukan Migrant Center.
"Hari ini saya hadir sebagai Menteri P2MI dalam rangka membuka International Job Fair yang dilaksanakan oleh PASIM di Sukabumi. Ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dilakukan antara KP2MI dengan PASIM melalui pembentukan Migrant Center. Enam bulan setelah itu, dilaksanakan job fair untuk mempublikasikan peluang-peluang kerja ke luar negeri," ujarnya kepada sukabumiupdate.com. Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Perpustakaan Sukabumi Berbasis Teknologi, Diarpus Latih Pengelola Gunakan INLISLITE
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkenalkan berbagai peluang kerja internasional, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara menjadi pekerja migran yang aman dan sesuai prosedur.
"Selain itu, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bekerja menjadi pekerja migran yang secara prosedural. Tadi juga hadir pemerintah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Ini dalam rangka memperkuat ekosistem yang sudah terbangun dari hulu sampai hilir bagaimana memperkuat program ketenagakerjaan Indonesia yang prosedural," katanya.
Mukhtarudin menjelaskan, lowongan kerja yang ditawarkan dalam International Job Fair mencakup berbagai negara tujuan, terutama di sektor formal.
"Saat ini fokusnya ke Jepang, Jerman, termasuk negara-negara lain di Eropa dan Asia, termasuk Malaysia dan Timur Tengah. Hampir semua negara memiliki peluang kerja," ungkapnya.
Ia menilai, penyelenggaraan job fair juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan angka keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural yang hingga kini masih cukup tinggi, khususnya di Jawa Barat.
Baca Juga: Viking Kerajaan Sukabumi Yakin Igor Tolic Mampu Bawa Persib Bandung Juara Asia Musim 2026/2027
"Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk pencegahan masyarakat yang berangkat dengan cara unprosedural, karena Jawa Barat juga cukup tinggi angka unproseduralnya. Dengan adanya job fair ini masyarakat mendapat pemahaman mengenai jalur yang benar untuk bekerja ke luar negeri," jelasnya.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menegaskan pemerintah tengah mengubah paradigma pekerja migran Indonesia agar tidak lagi identik dengan stigma TKI atau TKW, melainkan menjadi tenaga kerja profesional yang mengisi sektor-sektor formal.
"Saat ini kita ingin mengubah paradigma PMI di Indonesia menjadi naik level, tidak lagi dengan stigma TKI/TKW, tetapi mengisi sektor formal seperti industri, manufaktur, kesehatan, dan bidang lainnya yang membutuhkan tenaga kerja profesional," tegasnya.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan pelatihan calon pekerja migran. Pada periode 2026–2029, pemerintah melalui APBN akan membiayai pelatihan bagi 500 ribu calon pekerja migran.
"Tahun 2026 kuotanya masih terbatas sekitar 40 ribu orang di seluruh Indonesia, dan Jawa Barat memperoleh sekitar 6 ribu kuota. Tahun 2027 meningkat menjadi 140 ribu orang, tahun 2028 sebanyak 180 ribu orang, dan tahun 2029 sebanyak 140 ribu orang. Total selama 2026 hingga 2029 mencapai 500 ribu peserta sesuai arahan Bapak Presiden," paparnya.
Baca Juga: 30 Tahun Kudatuli, Wakil Ketua Fraksi PDIP Jabar Tekankan Pentingnya Merawat Demokrasi
Sementara bagi calon pekerja migran di luar program pemerintah, Mukhtarudin menyebut pembiayaan dapat diakses melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pekerja migran maupun melalui koperasi, dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.
"Untuk skema reguler, pembiayaan bisa menggunakan fasilitas perbankan seperti KUR khusus pekerja migran maupun melalui koperasi. Dengan berbagai skema ini diharapkan para pekerja migran tidak lagi terkendala persoalan biaya sehingga dapat berangkat secara aman, legal, dan profesional," pungkasnya.
