SUKABUMIUPDATE.com - Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026 tak luput dari perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Demi memastikan situasi tetap aman dan tertib, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turun penuh dengan penguatan personel serta sinergi lintas sektor.
Kesiapan itu ditunjukkan melalui apel pengamanan yang digelar serentak pada Jumat (1/5/2026) di Gedung Negara Pendopo Sukabumi dan Mapolres Sukabumi. Apel ini menjadi tindak lanjut atas permintaan bantuan personel dari pihak kepolisian sekaligus bentuk komitmen Satpol PP dalam menjaga ketenteraman masyarakat.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Deni Yudono, menegaskan bahwa pengamanan Mayday bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
Baca Juga: Disambut Massa Buruh, Prabowo Ikuti May Day 2026 di Monas
“Ini bukan hanya rutinitas, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Satpol PP juga berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.
Sebanyak 34 personel diterjunkan untuk mengamankan dua titik kegiatan. Di Pendopo Sukabumi, 10 personel disiagakan di bawah koordinasi Kabid Linmas dan Binsonil, Dikdik Supriyadi, bersama Perwira Pengendali Munajat Firman Mustafa. Sementara itu, 20 personel lainnya ditempatkan di Mapolres Sukabumi di bawah komando Ujang Sopian dan Cecep Supriadi.
Menurut Deni, keberhasilan pengamanan tidak terlepas dari solidnya kolaborasi antara Satpol PP, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya. Sinergi ini dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus menjamin aspirasi buruh dapat tersampaikan secara damai.
Baca Juga: Parkir Liar Depan IGD RSUD Palabuhanratu Ditertibkan, Ganggu Lalin hingga Rusak Jalan
“Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Tujuannya agar kegiatan Mayday berjalan aman, lancar, dan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” katanya.
Secara regulasi, pengamanan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 terkait SOP dan kode etik. Selain itu, pelaksanaan tugas juga berlandaskan pada peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, peran Satpol PP semakin strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban publik, terutama pada momentum penting seperti Mayday. (adv)
