SUKABUMIUPDATE.com – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukabumi menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar yang digelar di aula Dinas Perhubungan, pada Kamis 2 April 2026.
Sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra strategis Komisi II DPRD turut hadir, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda, serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Kepala Bapperida Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan agar target daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Perencanaan pembangunan harus berjalan selaras mulai dari dokumen perencanaan, proses penganggaran, sampai implementasi di lapangan. Dengan begitu, capaian pembangunan bisa terukur dan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya kepada media, pada Senin (20/4/2026).
Baca Juga: Perjalanan KA Siliwangi Pagi Ini Dibatalkan, Imbas Amblas Jalur KA Cibeber–Lampegan
Dalam forum tersebut, Bapperida juga menyoroti pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen pengendalian pembangunan daerah. Menurut Toha, pengawasan yang optimal dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program.
“Monitoring dan evaluasi harus diperkuat, sehingga apabila ada hambatan atau ketidaksesuaian bisa diketahui lebih awal dan segera dilakukan perbaikan,” katanya.
Selain itu, Bapperida mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun. Langkah tersebut dinilai penting agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih merata, tepat waktu, dan berkualitas.
Toha menambahkan, optimalisasi peran Tim Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah yang telah dibentuk sejak 2023 juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Tim monev daerah diharapkan semakin aktif dalam mengawal pelaksanaan program, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya. (adv)
