SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi memastikan penanganan infrastruktur jalan di sejumlah titik tetap berjalan, meski saat ini menghadapi kendala kenaikan harga material yang cukup signifikan.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, mengungkapkan bahwa lonjakan harga material, khususnya aspal, terjadi akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk perang Iran, yang memengaruhi pasokan impor.
"Dari laporan bidang teknis, kenaikan harga ini cukup terasa. Dua minggu lalu naik sekitar 15 persen, dan beberapa hari kemudian naik lagi 15 persen. Ini tentu berdampak pada perhitungan HPS yang sudah kami susun," ujar Uus, pada Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Progres 51 Persen, Kadis PU Sukabumi Pantau Betonisasi Jalan Ahmad Yani Palabuhanratu
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat sejumlah proses pengerjaan harus ditunda sementara. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak merugikan pihak penyedia jasa konstruksi.
"Insyaallah penyesuaian harga kami hitung nanti selesai, kita tayangkan, kita lelangkan secepat mungkin," kata dia.
Menurutnya, material yang mengalami kenaikan tidak hanya aspal hotmix, tetapi juga material lain seperti semen beton. Kenaikan ini berdampak langsung pada keseluruhan biaya proyek.
"Untuk hotmix hampir semuanya naik, termasuk semen beton juga mengalami kenaikan," ungkap Uus.
Uus menegaskan, pihaknya memilih menahan proses lelang sementara waktu demi menjaga keseimbangan antara perencanaan anggaran dan kondisi riil di lapangan.
Baca Juga: Kawal Visi Sukabumi Mubarakah, Bapperida Evaluasi Infrastruktur Triwulan I 2026
"Ditahan, kita tahan dulu. Karena ketika dilelangkan ada kenaikan, kasihan kan penyedia. Jangankan untung, malah buntung. Jadi kita hitung ulang lagi HPS-nya sesuai dengan harga kenaikan harga yang terjadi di lapangan," ucap Uus.
Meski demikian, ia memastikan proses penyesuaian tidak akan memakan waktu lama. Setelah perhitungan selesai, proyek akan segera ditayangkan dan dilelang kembali.
"Insyaallah setelah penyesuaian selesai, kita percepat proses lelang. Kami ingin implementasi anggaran 2026 bisa lebih cepat, karena masyarakat sudah lama menunggu infrastruktur yang baik," pungkasnya.(adv)
