SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sukabumi atau ABSI melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD, Selasa, 4 Mei 2021.
Korlap aksi, Alvi Hadi Saputra mengatakan, ada delapan tuntutan yang disampaikan kepada Pemkot Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama, kata Alvi, ABSI menuntut Pemkot dan Pemkab Sukabumi menjamin keselamatan kerja dengan standar pandemi Covid-19 bagi para buruh di semua sektor kerja. Baik bagi buruh pabrik, buruh kesehatan, dan buruh-buruh non formal lainnya.
Baca Juga :
"Kedua, menagih janji DPRD KOTA SUKABUMI untuk menolak UU Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya karena merugikan pekerja dan rakyat indonesia," kata Alvi kepada sukabumiupdate.com.
Ketiga, lanjutnya, menuntut Pemkot dan Pemkab Sukabumi untuk menjamin kesejahteraan hidup guru honorer di semua tingkatan (SD, SMP, SMA dan madrasah).
Keempat, menuntut Pemkot dan Pemkab Sukabumi untuk segera melunasi hak-hak guru honorer madrasah yang masih mengalami tunggakan.
Baca Juga :
"Kelima, menuntut pendidikan gratis bagi mahasiswa dan pelajar selama masa pandemi karena proses pembelajaran dilaksanakan secara daring tidaklah efektif dan menekan psikologis mahasiswa dan pelajar," tegasnya.
Keenam, masih kata Alvi, menuntut agar bantuan kuota internet kepada mahasiswa segera dihentikkan dan dialihkan kepada bantuan pembelajaran daring permanen bagi mahasiswa dan siswa yang ada di pedesaan.
Ketujuh, mengevaluasi total program kampus mengajar karena menghamburkan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan guru honorer dan memeratakan sarana pendidikan di daerah terpencil.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sukabumi atau ABSI melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD, Selasa, 4 Mei 2021. - (Istimewa)</span"Terakhir, mengutuk dengan sangat keras represifitas dan tindak kekerasan aparatur negara dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia saat menangani massa aksi GEBRAK di Jakarta kepada mahasiswa, buruh, tani dan rakyat indonesia," ujarnya.
"Negara harus hadir menjadi pelindung rakyatnya sendiri, dan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Ini adalah suara hati rakyat jelata yang bersolidaritas dengan kami sebagai wujud persatuan nasional dalam meraih cita-cita nasional dalam semua bidang," pungkas Alvi.
