SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal. Direncanakan ORI pada Januari ini.
Tindakan ini dilakukan karena Kota Sukabumi yang sudah masuk sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Difteri.
"Tapi waktunya belum bisa ditentukan tapi yang pasti di 2018," jelas Kadinkes Kota Sukabumi dr Ritanenny.
BACA JUGA:Â Cegah Penularan, Anggota Koramil 0713 Cicurug Disuntik Vaksin Difteri
Menurutnya upaya yang paling efektif untuk menangani penyakit Difteri dengan imunisasi sejak dini, sehingga dinkes dan pemerintah kota sukabumi tengah mempersiapkannya.
"Kami bersama pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan ORI," ujarnya.
Dalam hal ini, Dinkes baru bisa memberikan vaksin kepada warga yang usianya di bawah 19 tahun, mengingat keterbatasan biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang hanya berupa jarum suntik dan obat saja.
BACA JUGA:Â Waspada! Wabah Difteri Diduga Menyebar Hingga ke Jampang Kabupaten Sukabumi
"Iya kami hanya bisa memvaksin usia 1-19 tahun karena kan diluar jarum suntik dan obat, pemerintah daerah yang menanggung biayanya," ungkapnya.
Ritta menyarankan orang tua bisa melengkapi imunisasi DPT/DT/Td anak sesuai jadwal imunisasi anak berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan atau IDAI.
"Imunisasi difteri lengkap itu usianya kurang dari 1 tahun harus mendapatkan 3 kali imunisasi difteri (DPT), " ucapnya.
Selanjutnya anak usia 1 sampai 5 tahun harus mendapatkan imunisasi ulangan sebanyak 2 kali. Sedangkan anak usia sekolah harus mendapatkan imunisasi difteri melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) siswa sekolah dasar (SD) kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas 5.
Setelah itu, imunisasi ulangan dilakukan setiap 10 tahun, termasuk orang dewasa. Apabila status imunisasi belum lengkap, segera lakukan imunisasi difasilitas kesehatan terdekat.
"Ini perlindungan terbaik terhadap kemungkinan tertular penyakit difteri, karena dapat diperoleh dengan mudah di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta," tutupnya.
