SUKABUMIUPDATE.com – Persoalan penyerapan anggaran yang diklaim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sudah ada kenaikan, membuat pemerhati dan aktivis lingkungan, Bayu Risnandar pun angkat bicara.
Menurut Bayu, rendahnya penyerapan anggaran memberi gambaran tentang lambannya realisasi program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi saat ini.
BACA JUGA: Soal Serapan Anggaran, BPKAD Kabupaten Sukabumi Klaim Ada Kenaikan
"Serapan anggaran, khususnya Belanja Langsung yang rendah, mengindikasikan lemahnya perencanaan," tutur Bayu, kepada sukabumiupdate.com, Rabu (8/11/2017).
Seharusnya, kata Bayu, anggaran itu, terutama Belanja Langsung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
BACA JUGA:Â GMNI Sukabumi: Penyerapan Anggaran Minim, Karena Lemah dari Perencanaan Awal
Apalagi, sambung Bayu, diakui oleh Kepala BPKAD, Tetti T Septiati, dari pagu anggaran yang terserap, Belanja Langsungnya hanya 44,19 persen.
Padahal, lanjut Bayu, waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan. "Belum lagi persoalan genjotan (akselerasi) dalam rangka memperkuat atau meningkatkan serapan anggaran yang berpotensi tidak terpenuhinya prinsip Periodisitas dalam penyusunan anggaran," tandas Bayu.
BACA JUGA:Â Serapan Anggaran Rendah, Pemkab Sukabumi Minta Pembinaan Pemprov Jabar
Bayu menambahkan, seharusnya Pemkab Sukabumi juga bisa menjelaskan, lemahnya penyerapan anggaran ini, dalam artian ada keterbukaan publik dan menjadikannya bahan evaluasi untuk memperbaiki penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran buat tahun berikutnya.
"Ini jelas, menunjukan lemahnya kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Marwan-Adjo," tegas Bayu.
