TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

2023 Dihapus, Guru Honorer di Sukabumi Pertanyakan Soal Pendataan Non-ASN

Senin 3 Okt 2022, 16:57 WIB
2023 Dihapus, Guru Honorer di Sukabumi Pertanyakan Soal Pendataan Non-ASN

SUKABUMIUPDATE.com - Forum Honorer Kabupaten Sukabumi mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Jalan Raya Kadupugur, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Senin (3/10/2022). Mereka mempertanyakan informasi pendataan non-ASN yang terjadi miskomunikasi.

Forum Honorer Kabupaten Sukabumi yang datang pada Senin ini diwakili puluhan guru honorer alias non-ASN dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Koordinator lapangan, Zaenal Arifin, menyatakan terdapat kendala dalam pembuatan akun pendataan non-ASN di situs yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Diketahui, skema pendataan non-ASN dibagi ke dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap sebelum prafinalisasi, masing-masing admin/operator instansi mendaftarkan tenaga honorer atau non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Setelah didaftarkan instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal yang disediakan BKN dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi tenaga non-ASN.

Kedua, tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar non-ASN yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) lewat kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja.

Ketiga, tahap finalisasi yang berlangsung 30 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya.

Zaenal menyebut di lapangan terjadi miskomunikasi terkait banyaknya data tenaga non-ASN seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dinyatakan tidak valid saat pembuatan akun di situs atau portal resmi daftar-pendataan-nonasn.bkn.go.id. "Dikhawatirkan yang tidak terdaftar per tanggal 30 September itu tidak terdata," katanya.

Zaenal mengatakan datangnya mereka ke kantor BKPSDM untuk mempertanyakan apakah ada perpanjangan waktu dalam tahap prafinalisasi bagi non-ASN yang belum berhasil membuat akun di portal daftar-pendataan-nonasn.bkn.go.id. "Ternyata BKPSDM akan bertanggung jawab untuk mengusulkan ke BKN soal perpanjangan waktu tersebut," ujar dia.

Baca Juga :


Halaman :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini