SUKABUMIUPDATE.com – Isu pemekaran wilayah di Kabupaten Sukabumi saat ini tengah dikaji oleh pemerintah daerah. Tahun 2020, sesuai intruksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap pemda khususnya Kabupaten Sukabumi, harus melakukan kajian penataan wilayah terbaru, terkait pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru).

Sejauh mana rencana ini bergulir dan keseriusan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Desain Besar Penataan Daerah yang akan menjadi dasar pembentukan DOB. Dua politisi asal Kabupaten Sukabumi yang saat ini berkantor di Gedung Sate, Hendar Darsono dan M Jaenudin angkat bicara.

Kepada sukabumiupdate.com, Kamis (10/10/2019) anggota DPRD Jabar dari Partai Demokrat Hendar Darsono menyampaikan bahwa lembaga legislatif tersebut akan sepakat mendukung DOB. “Jadi kita semua di DPRD mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan melalui pemekaran atau penggabungan. Ini utamanya, untuk prosesnya tentu menunggu pembahasan dari pemerintah provinsi dan kota kabupaten di Jawa Barat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Peta Terbaru DOB Kabupaten Sukabumi, Mana Penting? Pajampangan SU atau Susukecir

Menurut Hendar, saat inipun DPRD Jabar masih menggodok alat kelengkapan. “Tunggu pembentukan komisi dan alat kelengkapan lain. Mungkin nantinya pembahasan DOB akan dilakukan oleh panitia khusus (pansus) atau cukup di Komisi. Saat ini DPRD Jabar baru punya pimpinan definitif, alat kelengkapan belum ditetapkan,” sambung Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi ini lebih jauh.

Khusus isu DOB Kabupaten Sukabumi, Hendar menegaskan ia pasti akan melakukan upaya ekstra keras. “Dimekarkan atau digabungkan, mau utara maupun selatan semuanya aspirasi yang harus saya perjuangkan sebagai wakil Sukabumi di DPRD Jawa Barat. Tentu finalisasinya akan dibahas bersama, tentunya terbuka. Jadi keputusannya nanti adalah yang terbaik untuk warga Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Hal tak jauh berbeda diungkap oleh politisi PDIP, M Jaenudin. Melalui sambungan telpon kepada sukabumiupdate.com, Jaenudin menegaskan yang terbaik saat ini adalah berperan aktif masukan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kajian penataan daerah, khususnya wilayah yang akan dimekarkan (DOB).

BACA JUGA: Pemprov Minta 2020 Pemkab Sukabumi Siapkan Pemekaran, KSU atau Jampang?

“Tentu ini lampu hijau soal DOB setelah sempat moratorium. Kebijakan pemerintah ini harus kita sikapi dengan baik, karena DOB memang saat ini menjadi salah satu upaya untuk mengejar pemerataan pembangunan, khususnya di Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi,” jelas Dia.

Jaenudin menambahkan bahwa saat ini belum tepat membicarakan mana yang lebih baik dimekarkan antara utara atau selatan di Kabupaten Sukabumi, atau Susukecir ke Kota Sukabumi karena kajiannya baru akan dimulai oleh pemda. “Kalau bicara KSU (Kabupaten Sukabumi Utara) tentu sudah lebih dulu diusulkan bahkan sudah masuk agenda pemerintah pusat sebelum adanya moratorium, tapi kan ada juga aspirasi dari warga selatan khususnya Pajampangan, untuk itu perlu duduk bersama memberikan informasi dan masukan yang komprehensif pada pemerintah daerah,” sambung mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi ini lebih jauh.

Ia menilai kedua kawasan ini memang sudah memiliki data dan kajian terdahulu, namun aturan meminta adanya review atas naskah naskah pemekaran tersebut. “Yang jelas kita di DPRD Jawa Barat sudah berkomitmen mendukung DOB, tinggal menunggu prosesnya karena kami di dewan masih akan menyusun alat kelengkapan. Kita siap menampung semua aspirasi dan memperjuangkannya di ranah legislatif,” pungkas Jaenudin.