TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

Paksakan di Bawah Kementerian, Kemunduran Nasional serta Menjauhkan Polri dari Presiden dan NKRI

Minggu 6 Feb 2022, 09:45 WIB

Oleh: Irjen Pol Purn Sisno Adiwinoto

Pengamat Kepolisian, Penasihat ISPPI, Penasihat KBPP Polri, Ketua Penasihat Ahli Kapolri.

Masih ada saja upaya segelintir pihak yang mencoba membawa Polri “dijauhkan” dari Presiden dan NKRI. 

Hal tersebut pada dasarnya  hanya akan mendorong Polri untuk didomestikasi. Sehingga gerak dan pelayanan Polri untuk menjaga keamanan dalam negeri dan memberikan layanan publik di bidang keamanan secara langsung untuk bisa dengan cepat dan bermakna tentu akan menjadi berliku dan terhambat.  Antara lain bisa kita bayangkan apabila dalam situasi Covid-19 yang sedang menggelora beberapa waktu yang lalu, bila Polri di bawah salah satu kementerian, tentu tidak bisa sesigap dan bergerak cepat seperti sekarang ini.

Sejak Era Reformasi yang telah mengubah status polisi dari militer menjadi sipil, dampak nasionalnya telah memberikan kemajuan yang pesat bagi Polri dan kiprahnya dalam menjaga keamanan NKRI semakin humanis dan demokratis.  Kelincahan Polri dalam mengawal percepatan program Presiden secara keseluruhan membuat negara ini menjadi aman dan kondusif dalam menjalankan proses pembangunan bangsa dan negara, walaupun sedang dilanda pandemi secara internasional.

Sejak Era Reformasi Polri menjadi tumbuh dan mengakar di dalam masyarakat dimana tingkat kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat. Polri makin terjauhkan dari lingkungan politik praktis pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah yang kurang bermanfaat. Sehingga tindakan Polri untuk menegakan hukum menjadi sangat bernas.  Hal tersebut membuat Presiden dan jajarannya dapat dengan tenang menjalankan program pembangunan nasional dengan pengawalan yang optimal dari Polri.

 Hiruk pikuk politik dan kontentasinya, tidak melibatkan Polri untuk ikut menghabiskan energinya disana. Sehingga Polri dapat semakin profesional, menjalankan fungsinya sebagai aparat negara yang mengawal keamanan dan tertib sosial dalam negeri, sangat prediktif mengantisipasi perubahan lingkungan stategis, responsibel terhadap seluruh warga negara, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta mandat secara berkeadilan dalam menegakkan hukum negara. 

Segelintir pihak yang ingin mendorong Polri dibawah Kementerian , harus merubah konstitusi dan undang-undang yang akan menguras energi dan potensi bangsa dan negara. Padahal hasrat yang menginginkan Polri dibawah Kementrian yang nantinya akan menaungi Polri dan juga agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional asumsinya

hanya agar Polri jangan sendirian merencanakan dan melakukan trajektori serta melakukan tindakan operasionalnya.

 Hal ini bisa membuat rantai kerja Polri menjadi lebih panjang dan akan membuat proses pengambilan keputusan strategis operasional menjadi lambat. Belum lagi kedudukan Polri hanya merupakan perangkat eksekutif saja dan dibawah pejabat politik, sementara kedudukan Polri dibawah Presiden   sebagai kepala negara menempatkan Polri sebagai perangkat eksekutif dan yudikatif, berarti sekaligus menjadi pemelihara keamanan, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.


Halaman :
Tags :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x