SUKABUMIUPDATE.com - Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar menegaskan, jangan sampai ada oknum sekolah yang memanfaatkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk meminta iuran kepada orang tua murid.
BACA JUGA: SDN 4 Cisande Digusur Double Track? DPRD Minta Percepat Relokasi
Menurut Hera, jika sekolah belum ada fasilitas komputer untuk UNBK, jangan memaksakan untuk ikut ujian dengan sistem itu, karena ujian biasa juga bisa.
"Ujian dengan sistem komputer itu bagi yang sudah memiliki fasilitas komputer dari pemerintah. Jadi tidak usah dipaksakan," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Rabu (9/10/2019).
Jika ada oknum sekolah yang menarik iuran untuk ujian komputer kepada orang tua murid, kata Hera dapat mengadu langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
"Bisa juga ke dewan, kami terbuka untuk masyarakat. Sebutkan saja dimana sekolahnya, bila perlu gurunya siapa. Saya akan turun langsung walaupun dewan bukan lembaga yang menghakimi, tetapi sebagai lembaga kontrol tidak ada salahnya," ucapanya.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Sukabumi: Sekolah Terdampak Pembangunan Double Track Dibangun Lebih Awal
Untuk yang belum memiliki fasilitas komputer, tambah Hera sebetulnya bisa dialokasikan bantuan dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian, lanjut dia, dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). "Di sisi lain sekolah di Kabupaten Sukabumi bangunannya masih banyak yang perlu diperbaiki," jelasnya.
Politisi partai Gerinda ini mengaku, sebelumnya anggota komisi IV telah melakukan kunjungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebagai mitra kerja. Selain bersilaturahmi, juga mengevaluasi apa saja program unggulan serta program yang sudah tercapai termasuk hambatannya.
"Intinya saya selaku pimpinan komisi mengajak anggota komisi IV memposisikan mitra kerja untuk saling menguatkan satu sama lain. Hal ini demi optimalisai anggaran yang sudah dialokasikan oleh DPRD supaya sesuai dengan visi misinya Kabupaten Sukabumi," tandasnya.
Sementara itu, Leni Liawati anggota komisi IV lainnya dari fraksi PKS menambahkan, kunjungan kerja ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dari anggota DPRD dengan mitra kerja dewan.
"Kunjungan itu dalam rangka evaluasi kinerja, pengawasan anggaran, dan masalah faktual lainya yang terjadi di dinas tersebut," ujar politisi dari PKS ini.
BACA JUGA: Soroti PPDB Sistem Zonasi di Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD Minta Jangan Ada Titipan
Adapun yang menjadi sorotan, kata Lina persoalan dari sisi anggaran, yang mana ada beberapa kegiatan yang sudah terealisasi. Meskipun ada juga yang belum karena beberapa faktor.
"Salah satunya dari hasil evaluasi, bantuan guru daerah terpencil (Gurdacil), yang secara data dari pusat ternyata setelah diverifikasi oleh disdik kabupaten ada yang tidak sesuai, sehingga riskan kalau disalurkan," jelasnya.
Masih kata Leni, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi kedepan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.
"Hal itu untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan, baik dari sisi sarana, kualitas sumber daya manusia, kesejahteraannya maupun mutu pendidikan Kabupaten Sukabumi," tandasnya.
