SUKABUMIUPDATE.com - Analis Amerika Serikat dari lembaga nonprofit Carnegie Endowment, Sana Jaffrey menilai Indonesia telah melakukan blunder dalam penanganan pandemi virus corona covid-19.
Dilansir dari suara.com, lambatnya penanganan, prioritas yang salah tepat, dan ketidakpercayaan terhadap transparasi data, diprediksi membawa Indonesia menuju krisis sosio-ekonomi dalam perang menghadapi wabah SARS-CoV-2.
Pernyataan itu dituangkan Sana Jaffrey dalam laporan analisis yang dimuat laman resmi Carnegie Endowment yang telah terbit pada Rabu (29/4/2020).
"Penanganan Indonesia terkait pandemi virus Corona telah diatur oleh prioritas yang salah tempat dan ketidak percayaan terhadap data," tulis Sana Jaffrey dilansir Carnegie Endowment, Jumat (1/5/2020).
"Tanpa perbaikan (penanganan), negara tersebut akan membayar biaya jangka panjang yang amat curam."
Dalam tulisannya, Sana setidaknya menyebut empat unsur yang menjadikan pemerintah Indonesia gagap dalam menangani pandemi covid-19.
Unsur tersebut antara lain, sikap penolakan terhadap krisis, menutup-tutupi data, terlalu melibatkan unsur militer, dan politisasi krisis.
Pada tahap awal penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia dinilai abai dalam melakukan tindakan preventif. Pernyataan kontra-produktif dari pejabat dapat menjadi buktinya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto bahkan sempat mengatakan pernyataan tak berdasar dengan menyebtu masyarakat harus tenang karena infeksi virus corona bisa sembuh sendiri.
Saat ilmuan dari Univeritas Harvard menyebut virus Corona semestinya sudah memasuki Indonesia selambatnya pada Februari 2020, Terawan menolak.
Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo pada akhirnya mengumumkan kasus pertama virus corona di Tanah Air yang menginfeksi dua warga Depok pada 2 Maret 2020, kendati banyak pihak meragukan temuan itu benar-benar kasus pertama.
"Seperti banyak negara lain, termasuk negara maju, Indonesia melakukan penolakan, keengganan, hingga lambat menangani krisis," kata Sana.
"Khawatir dengan dampak ekonomi yang akan terjadi, Presiden Joko Widodo menunda langkah-langkah penahanan, dan justru mengagungkan klaim yang tak terbukti, yakni menyebut virus Corona akan memperlambat penularan Corona."
Karut-marut penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai Sana sejalan dengan dampak negatif yang akhirnya terjadi. Sistem kesehatan mulai runtuh, sementara ekonomi semakin terancam.
Keengganan Presiden Joko Didodo memberlakukan karantina wilayah dan memilih peraturan yang lebih rileks seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), justru membuat Indonesia merugi dalam dua spek sekaligus.
Saat pandemi Covid-19 tak juga tertangani lewat PSBB, ekonomi sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang berada di sektor informal semakin tergerus. Ancaman sosio-ekonomi beruapa kerusuhan masal disebut Sana kini menghantui Indonesia.
"Selain keterlambatan, urutan tindakan pencegahan yang kadung buruk turut mempercepat krisis kesehatan dan dampak ekonominya," kata sana.
"Sejak awal, Presiden Joko Widodo ingin mengindari lockdown regional karena takut dengan imbas ekonomi disektor informal yang mencapai 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia."
"Data survei terbaru menunjukan gambaran suram bahwa 25 persen orang deasa (sekitar 50 juta orang) melaporkan bahwa mereka sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu menciptakan kekhawatiran terkait kerusuhan di perkotaan."
Ironisnya, lanjut Sana, penanganan pandemi Covid-19 yang buruk, dibarengi dengan tindakan-tindakan menyelamatkan citra.
Pemerintah menutupi data terkait pandemi Covid-19 dan terlalu melibatkan militer dalam membantu penanganan.
Merujuk laman resmi Covid-19.go.id, Pemerintah Indonesia melaporkan bahwa kasus positif Covid-19 di Tanah Air 'hanya' mencapai jumlah 10.118 orang dengan tingkat kematian mencapai 792 orang, per Jumat (1/5/2020).
Wartawan yang tak puas dengan data dari pemerintah, melakukan penyelidikan independen untuk mengetahui angka yang lebih pasti. Reuters menemukan bahwa 22 ribu orang Indonesia diprediksi telah meninggal dunia dengan gejaral Covid-19 akut.
"Ketidakpedulian pada data menciptakan kebijakan-kebijakan yang keliru. Alih-alih menyiapkan tindakan pencegahan, para pehabat justru mencari cara agar menghindari tanggapan," tulis Sana.
"Widodo (belakangan) mengakui bahwa data (resmi) disembunyikan untuk mencegah kepanikan masal. Parahnya, pemerintah menggunakan data cacat itu untuk menunda intervensi lebih lanjut."
Menurut Sana, masyarkat Indonesia sejatinya sudah terbiasa dengan respon lambat pemerintah dalam menangani bencana maupun pandemi.
Namun, wabah virus corona yang skalanya jauh lebih besar, dirasa bakal menjadi ujian tertinggi bagi masyarakat terkait gagapnya pemerintah dalam betindak.
"Tetapi, kali ini tampaknya ketahanan orang-orang Indonesia mendapat ujian yang sangat besar oleh pandemi berskala global yang belum pernah terjadi sebelumnya, disamping diuji oleh ketidakmampuan pemerintahnya sendiri," kata Sana.
Sumber : suara.com
