SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Dewan Pembina Gerakan Kebangkitan Nelayan dan Tani (Gerbang Tani), H.A. Muhaimin Iskandar, mengimbau seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menganggap nelayan sebagai musuh dan kriminal. Demikian rilis diterima sukabumiupdate.com, Rabu (5/3).
Imbaun pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, terkait kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang dinilai telah merugikan dan menimbulkan gelombang protes dari seluruh nelayan di Indonesia. Seperti melarang penangkapan benur lobster, penggunaan alat penangkapan ikan cantrang, jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan, serta usaha budi daya perikanan tangkap.
“Saya mengimbau kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, nelayan jangan dianggap musuh atau kriminal, karena sedang mengalami kontroversi aturan yang dinilai belum tepat diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),†ujar Cak Imin usai bertemu dengan ratusan perwakilan nelayan dari berbagai daerah di Jakarta, Selasa (2/5) kemarin.
Ditegaskannya, nelayan kecil jangan terlalu cepat dikriminalkan dan perlu terlebih dahulu dilakukan langkah persuasif dan pembinaan sehingga tidak berdampak kepada penderitaan berkepanjangan.
BACA JUGA:
Cak Imin Akan Hadiri Hari Nelayan di Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi
Musabaqoh Kitab Kuning 2017 Kabupaten Sukabumi Dibuka
“Saya berharap, 11 nelayan yang ditangkap di Kalimantan, sembilan orang di Sukabumi dan 12 orang di Bangka, untuk sementara statusnya tahanan luar, diproses sesuai hukum tetapi diberikan keringanan. Kalua perlu saya jaminannya,†tandasnya.
Menurutnya, para nelayan saat ini menjerit karena kebijakan KKP, terutama yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan mereka meningkat.
“Saya minta nelayan untuk menahan diri dan sabar, biarkan kami menghadap Presiden membicarakannya secara detail. Jadi tidak usah emosi. Nanti kita selesaikan secara dialog,†katanya.
Jika sesudah lebaran, ungkap Cak Imin, tidak ada penyelesaian baru akan di gelar dialog nasional dengan mengundang langsung Presiden untuk melihat kenyataan sebenarnya.
“Tidak tahu tempatnya di mana, nanti kita undang Presiden langsung melihat kenyataan ini,†ungkapnya.
