SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana makar.
Proses hukum yang ditangani oleh Mabes Polri ini dipastikan berjalan secara profesional dengan tetap berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.
Yusril menyatakan bahwa benang merah antara aksi penyadapan ilegal dan dugaan makar kini semakin terang. Indikasi kuat tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk memetakan hubungan antar-pelaku serta konstruksi kedua tindak pidana tersebut, pihak berwenang menjadwalkan gelar perkara pada Kamis (19/11/2026).
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” jelas Yusril dalam keterangan persnya Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Kades Babakanjaya Menang Gugatan di PTUN, Pemkab Sukabumi Masih Pertimbangkan Banding
Ia menyebutkan bahwa lokasi gelar perkara tersebut kemungkinan besar tidak dilaksanakan di lingkungan Mabes Polri. Forum ini dirancang untuk mengakomodasi pandangan dari penyidik, para ahli, serta penasihat hukum secara berimbang guna menjamin transparansi dan keterbukaan proses penyidikan.
Terkait status hukum para pihak yang terlibat, Yusril meluruskan bahwa penerbitan SPDP tidak secara otomatis menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan status tersangka tetap mensyaratkan minimal dua alat bukti permulaan yang sah dan cukup.
Namun, ia tidak menampik bahwa hasil gelar perkara besok berpotensi menambah sangkaan pasal makar bagi tersangka yang sudah ada, maupun memunculkan tersangka baru.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ungkapnya.
Baca Juga: Semarak HUT PGRI ke-81 di Ciracap, Pengawas Disdik Sukabumi Soroti Pelestarian Seni Budaya
Mengenai barang bukti digital, Yusril membeberkan adanya upaya penghapusan sebagian data pada perangkat komputer oleh pihak tertentu. Kendati demikian, penyidik berhasil mengamankan dan menyita sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait untuk didalami lebih lanjut.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujarnya.
Lebih jauh, Yusril menyoroti penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dalam kasus ini. Menurutnya, delik makar dalam regulasi baru mencakup spektrum yang luas, mulai dari tahap pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Oleh sebab itu, penyidik harus membongkar motif utama penyadapan terhadap kepala negara, apakah bertujuan untuk mengancam keselamatan Presiden, melumpuhkan roda pemerintahan, atau memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Pikap Muat BBM Tabrakan dengan Motor di Cidolog Sukabumi, Pemotor Alami Luka Serius
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelas Yusril.
Penelusuran Aktor Intelektual dan Keterlibatan Oknum
Menanggapi isu mengenai pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sempat dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyebut temuan terkini mengarah pada dugaan upaya pelumpuhan pemerintahan. Ia menekankan pentingnya menelusuri dalang atau aktor intelektual di balik operasi ilegal ini.
Meskipun pemeriksaan saat ini masih terfokus di internal Kepolisian, Yusril membuka peluang penyidikan meluas ke kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan apabila ditemukan bukti pendukung yang kuat.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ungkapnya.
Yusril menilai dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus ini sebagai peristiwa luar biasa, mengingat sejak kemerdekaan tahun 1945 institusi kepolisian belum pernah terseret kasus makar.
Ia menuntut pengusutan tuntas agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum. Sementara itu, sistem pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan optimal di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Di sisi regulasi, pemerintah terus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperketat aturan kewenangan penyadapan. Namun, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut (retroaktif) untuk menjerat kasus yang sudah terjadi.
“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” jelasnya.
Baca Juga: Hampir 50 Tahun Mengembara, Voyager 1 Catat Sejarah Capai Jarak Satu Hari Cahaya dari Bumi
Sebagai langkah pencegahan ke depan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi serta memperketat pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan undang-undang, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” pungkas Yusril.
Sumber: Kumham-Imipas
















