SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di kawasan, Jakarta Selatan, Senin pagi (11/11/2024).
Dalam sambutannya, Gibran menyoroti sejumlah isu utama pendidikan yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi PPDB, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.
“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya.
Baca Juga: Warga Sukabumi Bicara Kepemimpinan Nasional Baru Prabowo - Gibran
Putra Presiden ke-7 Joko Widodo ini lalu meminta agar Kemendikdasmen beserta DPR dan para kepala dinas untuk mengkaji sistem tersebut.
"Apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama? Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," kata Gibran.
Selanjutnya, Gibran menggarisbawahi krusialnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah.
“Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya.
Gibran kemudian bicara terkait UU Perlindungan Anak. Ia menyebut UU tersebut justru kini digunakan untuk menyerang para guru.
Karena kondisi itu lah, Gibran mengusulkan perlu adanya UU Perlindungan Guru supaya guru bisa nyaman dalam mendidik tanpa harus takut dikriminalisasi.
"Guru (juga jadi) punya ruang mendidik dengan cara disiplin tapi harus ada UU dan perlindungannya," pungkas Mantan Wali Kota Solo ini.
Dalam pemaparan sebelum sambutan wakil presiden, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan rapat koordinasi hari ini dimaksudkan sebagi upaya memperbaiki kinerja kebijkan yang dilaksanakan kementeriannya. Dua isu utama, yaitu zonasi dan penerimaan peserta didik baru serta masalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
“Ini dua isu yang jadi polemik di masyarakat. Bahkan sebelum sertijab dengan Menteri Nadiem. Kami berusaha memberikan layanan yang bermutu untuk semua,” kata Mu’ti.
