SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan banyak anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD yang berpotensi tidak optimal. Disamping itu, dirinya juga sering memeriksa alokasi anggaran dan hasilnya banyak yang tak sesuai.
"Perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran. Secara penganggarannya saja banyak yang gak benar," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Dilansir dari tempo.co, Jokowi mencontohkan anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar. Dia mengaku kaget saat mengecek rincian anggaran tersebut. Pasalnya, mayoritas anggaran tidak dialokasikan untuk belanja bantuan pangan seperti telur, susu, protein, sayuran.
Baca Juga: Kepala Bocor, Balita Tertimpa Timbangan Dacin di Posyandu Sukabumi
Anggaran stunting, kata Jokowi, justru banyak mengalir untuk keperluan operasional. Dari total anggaran Rp 10 miliar, Jokowi menyebut sebanyak Rp 3 miliar mengalir untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian untuk rapat sebanyak Rp 3 miliar dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalo begini? Ini yang harus diubah semuanya," ucap Jokowi. Jokowi menilai seharusnya anggaran yang dialokasikan untuk bahan pangan pencegahan stunting sebesar Rp 8 miliar, baru kemudian sisanya untuk biaya lain.
Anggaran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi sorotan Jokowi. Dia menyebut, di salah satu kabupaten ada anggaran penambangan UMKM dengan total Rp 2,5 miliar. Namun setelah dilihat rinciannya, Rp 1,9 miliar dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas.
Baca Juga: Kota Sukabumi Terima Penghargaan Terbaik I Nasional Pembangunan Daerah
Sisanya, anggaran Rp 600 juta itu pun, menurut Jokowi, masih tidak jelas. Dana tersebut dialokasikan untuk program-program yang dia nilai tidak konkret. "Mereka pakai istilah pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang langsung ajalah, kan mestinya untuk beli mesin, untuk pameran, jadi jelas," ucap Jokowi.
Lalu Jokowi menyebut hal yang serupa terjadi pada anggaran pembangunan balai penyuluhan pertanian di salah satu kabupaten. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1 miliar. Namun setelah dicek, Rp 734 juta dari total anggaran dialokasikan untuk perjalanan dinas atau sebesar 80 persen.
"Ini sudah tidak bisa lagi dan inilah tugas berat BPKP," kata Jokowi. Jokowi mengingatkan bahwa BPKP bertugas untuk mengawasi hal tersebut, sehingga APBN dan APBD dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.
Baca Juga: Link Nonton Film Sewu Dino Full Movie, Film Horor Tentang Santet yang Mematikan
Jokowi pun menegaskan orientasi pengawasan harus berada pada hasil, bukan prosedur. Jokowi meminta BPKP untuk mengawal, mengawasi, dan mengarahkan kementerian dan lembaga agar terhindar dari tindakan korupsi.
Sumber: Tempo.co
