Marak Fenomena 'Industri Hukum', Oknum Polisi dan Jaksa Peras Proyek di Daerah

Jumat 19 Mei 2023, 07:14 WIB
Menko Polhukam, Mahfud MD | Foto : Ist

Menko Polhukam, Mahfud MD | Foto : Ist

SUKABUMIUPDATE.com - Kemenko Polhukam RI, Mahfud MD, menyoroti banyaknya laporan terkait fenomena 'industri hukum' yang muncul di daerah. Yakni, ada oknum jaksa dan polisi melakukan pemerasan terhadap pelaksana proyek pembangunan di daerah.

"Ada laporan begini nih, di lingkungan daerah, di daerah itu banyak sekali sekarang apa yang disebut industri hukum, aturan itu dibuat atau diberlakukan untuk mengambil keuntungan," kata Mahfud saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah DIY Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, seperti dikutip republika.co.id, Selasa (16/5/2023).

Fenomena itu, menurut Mahfud MD telah dibahas dalam rapat lintas kementerian yang ia pimpin diikuti unsur Kemendagri, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenpan RB, serta BPKP beberapa waktu terakhir.

Laporan terkait fenomena 'industri hukum' antara lain muncul dari Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Melalui surat yang disampaikan kepada Mahfud, Sutarmidji mengaku resah. Sebab, di tengah proyek pembangunan yang sedang berlangsung di Kalbar, tiba-tiba muncul oknum jaksa yang melakukan pemeriksaan dengan tuduhan adanya dugaan korupsi.

Baca Juga: Liburan hingga Mancing, Boleh Coba Curug Cipatala Jampangtengah Sukabumi

"Proyek sedang berjalan, sudah diperiksa oleh jaksa. Jaksa manggil, katanya korupsi ini, sehingga orang menjadi takut melakukan proyek, nah jaksanya cuma meras-meras aja itu," ujar Mahfud.

Setelah memeriksa dengan tuduhan melanggar hukum, lanjut Mahfud, kejaksaan setempat tidak kunjung memberikan keputusan hukum terkait ada atau tidaknya tersangka dalam proyek itu. "Dibilang melanggar hukum, kamu korupsi ini, diperiksa terus, enggak pernah ada keputusan apakah tersangka atau tidak, ya hanya diperas saja, polisi juga melakukan hal yang sama," kata Mahfud.

Padahal, Mahfud menegaskan sudah ada aturan dan kesepakatan bersama bahwa terhadap proyek pemerintahan yang sedang berjalan, kejaksaan ataupun kepolisian tidak boleh melakukan pemeriksaan sebelum masa anggaran berakhir. Selain itu, apabila ditemukan permasalahan, menurut dia, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu melaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat daerah.

"Jangan langsung dari jaksa dan polisi langsung ke pimpro (pemimpin proyek), atau langsung ke yang nyetor barang, itu sangat mengganggu," kata Mahfud.

Baca Juga: Jalan Alternatif Pamuruyan-Kebonrandu, UPTD PU : Pemecah Kemacetan Cibadak Sukabumi

Menurut Mahfud, kasus yang ia sebut sebagai 'industri hukum' tidak hanya muncul di Kalbar, tetapi juga banyak ditemukan di provinsi lain, termasuk di Sulawesi Selatan. "Di bebagai daerah begitu, nah itu juga jadi masalah. Itu moralitas yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Tentu tidak semua aparat penegak hukum, tapi gejala itu terjadi," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, fenomena 'industri hukum' juga pernah membuat pegawai ketakutan hingga enggan mendaftar sebagai pejabat dinas tertentu di wilayah Yogyakarta.

"Kalau tidak salah dulu di Yogyakarta, dulu betapa di sini perlu beberapa pejabat dinas misal yang diperlukan 10 tapi yang mendaftar cuma enam. Kenapa? Karena takut, orang disuruh jujur, tapi APIP-nya enggak bener, suruh laporan yang bener, tapi disuruh menyuap agar tidak diperiksa, agar tidak dijadikan tersangka korupsi," kata dia.

Tanpa ada landasan moral dan etika, menurut Mahfud, produk hukum berpotensi dijadikan lahan industri dengan instrumen pasal yang telah disiapkan untuk keuntungan pihak tertentu.

Baca Juga: Bikin Heboh! Ade Armando Sebut Tak Semua Babi Haram, Ini Kata MUI

"Dalam industri itu bahan mentah dijadikan matang, sehingga hukum ini, tangkap saja dengan pasal ini. Kalau ini menyuap berlakukan pasal ini. Ada pasalnya semua, kalau mau diperas uang sekian pasalnya ini, kalau ingin bebas pasalnya ini," kata Mahfud mengilustrasikan fenomena 'industri hukum'.

sumber : republika.co.id

AYO! main games di Sukabumi Update Games
Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita SukabumiUpdate.com WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaXv5ii0LKZ6hTzB9V2W. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Berita Terkait
Berita Terkini
Sukabumi25 Juli 2024, 23:36 WIB

Jembatan 'Viral' di Sukabumi Ditutup, Pemdes Segera Bangun Jembatan Sementara

Jembatan viral di perbatasan Lengkong dan Jampangtengah Sukabumi ditutup, akan dibangun jembatan sementara.
Pemkab Sukabumi tutup jembatan viral yang menghubungkan dua desa di Lengkong dan Jampangtengah. (Sumber : SU/Ragil)
Nasional25 Juli 2024, 22:42 WIB

Kejagung Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Terdakwa Pembunuhan Wanita Sukabumi

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pengajuan kasasi ini dilakukan karena putusan PN Surabaya dinilai tidak tepat.
Gregorius Ronald Tannur saat mengikuti sidang di PN Surabaya pada Selasa 2 April 2024. (Sumber : SuaraJatim/Yuliharto Simon)
Nasional25 Juli 2024, 22:23 WIB

3 Media Lokal Gresik Sabet Media Innovation Awards 2024

Penghargaan untuk tiga media lokal Gresik Jawa Timur ini diberikan dalam acara Jatim Media Summit 2024.
Tiga media lokal Gresik Jawa Timur menyabet penghargaan Media Innovation Awards 2024. (Sumber : Istimewa)
Sukabumi25 Juli 2024, 21:52 WIB

Bupati Sukabumi Buka Suara Terkait Tuduhan Penyalahgunaan APBD 2023

Bupati Sukabumi Marwan Hamami buka suara terkait tuduhan penyalahgunaan anggaran Rp33 Miliar di APBD 2023.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami. (Sumber : SU/Ilyas)
Sukabumi25 Juli 2024, 21:24 WIB

LPI Desak Inspektorat Sukabumi Proses Hukum Oknum Terlibat Penyalahgunaan Bankum Desa

Puluhan massa yang tergabung dalam Laskar Pasundan Indonesia (LPI) melakukan aksi demonstrasi untuk mendesak agar kasus penyaLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi
Aksi unjuk rasa Laskar Pasundan Indonesia di inspektorat Kabupaten Sukabumi | Foto : Ilyas Supendi
Jawa Barat25 Juli 2024, 21:22 WIB

Data Sementara BPBD: Gempa M 4,1 di Kuningan Rusak 3 Rumah dan 1 Masjid

BPBD Kabupaten Kuningan mencatat terdapat sejumlah bangunan rusak terdampak gempa darat M4,1 Kamis (25/7/2024)
Sejumlah rumah dan satu unit masjid alami kerusakan akibat gempa darat M4,1 di Kuningan. (Sumber Foto: BPBD Kuningan)
Life25 Juli 2024, 21:00 WIB

Tes Ilusi Optik: Kamu Harus Temukan Kacang Tertawa di Gambar Ini Dalam Waktu 7 Detik!

Permainan ilusi optik adalah sebuah permainan yang memanfaatkan manipulasi visual untuk menciptakan efek penipuan atau persepsi yang salah pada mata dan otak kita.
Permainan ilusi optik adalah sebuah permainan yang memanfaatkan manipulasi visual untuk menciptakan efek penipuan atau persepsi yang salah pada mata dan otak kita. (Sumber : Playbuzz/Jagran Josh).
Sukabumi25 Juli 2024, 20:26 WIB

Jika Anggaran Makan Gratis Rp7.500, Pemilik Warteg Sukabumi: Cuma Nasi, Tempe Orek atau Kentang

Tanggapi isu anggaran makan bergizi gratis dipangkas, Pemilik warteg di Sukabumi bingung tawarkan menu Rp 7.500 saat harga bahan pangan naik.
Dengan uang Rp 7.500 hanya dapat nasi dan satu lauk di warteg Sukabumi. (Sumber : SU/Ibnu)
Sehat25 Juli 2024, 20:00 WIB

Mengenal 4 Manfaat Kesehatan Pisang Merah yang Jarang Sekali Diketahui

Pisang merah dapat dikonsumsi langsung, diolah menjadi jus, smoothie, atau dijadikan bahan kue dan roti.
Ilustrasi - Pisang merah memiliki rasa yang lebih manis dan sedikit asam dibandingkan pisang kuning biasa. (Sumber : unsplash.com/@Ovidiu Creanga).
Science25 Juli 2024, 19:54 WIB

BMKG: Gempa Darat Guncang Kuningan dan Sekitarnya Akibat Sesar Ciremai

Gempa darat berkekuatan M4,1 di Kuningan ini menurut hasil analisa BMKG akibat aktivitas sesar Ciremai.
BMKG sebut gempa darat yang mengguncang Kuningan dan sekitarnya akibat sesar Ciremai. (Sumber : Istimewa)