SUKABUMIUPDATE.com - Partai Demokrat menginstruksikan kadernya di seluruh Indonesia untuk mendukung aksi-aksi penolakan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak). Tak hanya mendukung, partainya Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini juga tak melarang kadernya ikut turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah era Jokowi ini.
Melansir tempo.co, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya memperbolehkan anggotanya di level DPR hingga DPRD untuk ikut berdemo menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM. Kamhar juga menyindir sikap PDIP yang sempat menolak kenaikan BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"DPP Demokrat khususnya Bappilu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan," ujar Kamhar melalui rilis yang diterima Tempo pada Rabu, 7 September 2022.
Kamhar menyatakan instruksi tersebut sudah diberikan sejak minggu kedua Agustus 2022 lalu. Dia menyatakan mereka memberi kebebasan anggotanya termasuk 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota untuk ikut turun aksi menolak kenaikan BBM.
Akan tetapi. dia menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat berpesan agar para anggota tak perlu bersikap terlalu dramatis. Dia menyindir sikap para elit PDIP yang sempat menangis hingga melakukan walk out saat sidang Paripurna DPR pengesahan kenaikan BBM di era Presiden SBY.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY," kata Kamhar.
Kamhar juga menyatakan bahwa semua anggota Partai Demokrat dianjurkan mengajak semua pihak untuk melakukan aksi damai penolakan kenaikan harga BBM tersebut.
"Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai," kata dia.
Baca Juga :
Demokrat, menurut Kamhar, menolak alasan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM itu untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, Presiden Jokowi seharusnya bisa menggunakan cara lain untuk mengurangi beban APBN, misalnya dengan meninjau ulang proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
