SUKABUMIUPDATE.com - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Forum ini menjadi wadah bagi setiap instansi untuk memaparkan rencana program, proyeksi capaian target, serta strategi menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Jabar, Rabu 15 Juli 2026, jajaran legislatif memberikan masukan, saran, dan evaluasi secara ketat terhadap postur anggaran yang diusulkan. Penekanan utama diarahkan pada intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi tata kelola keuangan, penataan aset daerah agar lebih produktif, serta penciptaan iklim investasi yang sehat.
Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk memastikan formulasi APBD 2027 dirancang secara efektif dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan.
Baca Juga: 27 Ribu SPPG Program MBG Sedang Ditata Ulang, BGN Minta Mitra Bersabar
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Hasim Adnan memberikan masukan terkait pendekatan baru yang harus dilakukan pemerintah daerah. “Merujuk situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, ditandai dengan konflik bersenjata, perang dagang, disrupsi rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian suku bunga global, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia - penetapan target pendapatan daerah tidak lagi dapat menggunakan pendekatan linier berdasarkan tren historis,” bebernya.
Pemerintah daerah lanjut politisi PKB ini perlu menerapkan adaptive fiscal planning, yaitu perencanaan pendapatan yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi domestik dan global. “Prinsipnya, target pendapatan harus realistis, adaptif, dan berbasis risiko (risk-based revenue forecasting).”
Wakil rakyat dari daerah pemilihan kota dan kabupaten sukabumi juga mengingatkan pemprov jabar, soal tidak menetapkan target semata-mata berdasarkan keinginan politik, tetapi berdasarkan kapasitas riil ekonomi.
Baca Juga: Danau Tenang di Tengah Perbukitan, Situ Cisuba Sukabumi Jadi Tempat Favorit untuk Healing
Mengingat ketidakpastian geopolitik, keberhasilan pemerintah provinsi tidak ditentukan oleh tingginya target pendapatan, tetapi oleh ketepatan dalam merancang target yang realistis, adaptif, dan berbasis risiko,” tegas pria yang juga bertugas di Badan Kehormatan DPRD Jabar ini.
Lebih lanjut dia menggarisbawahi bahwa Pendapatan daerah harus dibangun di atas fondasi ekonomi yang kuat, tata kelola yang baik, serta kemampuan merespons perubahan secara cepat.
“Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga alat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi pelayanan publik ketika menghadapi gejolak global.” pungkas Hasim Adnan. (*)
