SUKABUMIUPDATE.com – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi Kusmana Hartadji didampingi Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi pada Rabu (10/1/2024) di aula KPPN Sukabumi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9,1 triliun.
Dalam acara yang dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari 59 satuan kerja dan 8 yang mewakili KPA, dilakukan juga penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan pengelolaan APBN secara efektif, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas KKN.
Pada kesempatan itu, disampaikan juga beberapa penghargaan kepada satuan-satuan kerja terbaik yang meliputi tiga kategori, yaitu nilai IKPA terbaik, satker dengan persentase transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbanyak, dan satker dengan transaksi digipay terbanyak.
Di antaranya, satker dengan nilai IKPA terbaik dengan nilai 100 terdapat 4 (empat) satker, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, dan Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi (Lapas Kelas IIB Sukabumi).
Baca Juga: Cerita Sang Ibu, Sebelum Anak Gadisnya Tewas Tertabrak KA Pangrango Sukabumi
Adapun untuk penghargaan satker dengan transaksi KKP terbanyak diraih oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, dan Kejaksaan Negeri Cianjur. Sedangkan satker peraih penghargaan transaksi digipay terbanyak adalah BNN Kabupaten Sukabumi, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto.
Mengingat penyerahan DIPA senilai Rp9.1 Triliun tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp1,8 triliun dan Rp7,3 triliun dalam bentuk Transfer Ke Daerah (TKD). Penyerahan DIPA tahun 2024 ini ditandai dengan penekanan tombol penyerahan DIPA secara virtual oleh Pj. Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji.
"DIPA tahun ini diserahkan secara digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik. Hal ini sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujar Abdul Lutfi dalam sambutannya pada Rabu (10/1/2024).
Pihaknya berharap dengan dilakukannya penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 agar dapat mendukung percepatan pembangunan terutama di wilayah Sukabumi dan Cianjur.
"Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 dilaksanakan lebih awal, dengan harapan agar dapat mendukung percepatan pembangunan dan membiayai berbagai sektor pembangunan strategis terutama di Sukabumi dan Cianjur yang menjadi wilayah kerja KPPN Sukabumi. Hal ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2024, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," imbuhnya.
Baca Juga: BPR Jampang Kulon Sukabumi Beri Kemudahan Pinjaman Bagi Honorer
Sementara itu, Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji. menyampaikan bahwa penyusunan APBN 2024 dilakukan dalam situasi ekonomi global tahun 2023 yang masih dibayangi resiko ketidakpastian terutama dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang masih tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, gejolak di USA dan Eropa .
Meski dalam bayangan risiko ketidakpastian ekonomi global, masih kata Kusmana, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 masih terjaga di level 5 persen, Inflasi terkendali, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga mereda serta neraca perdagangan pemerintah tetap surplus.
Kinerja pelaksanaan anggaran atau APBN pada tahun 2023 secara keseluruhan dalam kondisi yang solid dan kredibel dengan mencatatkan capaian yang luar biasa, antara lain mampu menjaga stabilitas, melindungi daya beli dan mampu melaksanakan agenda pembangunan secara optimal.
"Efektivitas kinerja APBN Tahun 2024 sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian atau Lembaga dengan pemda sangat penting dan menentukan," jelas Kusmana.
Selanjutnya, ia meminta kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah kerja KPPN Sukabumi dalam rangka pelaksanaan anggaran 2024 agar berjalan optimal, perlu melakukan langkah-langkah strategis.
Baca Juga: Harga Kentang di Pasar Sukabumi Terpantau Naik
"Di antaranya melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan dan proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran bansos dan bantuan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri, memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program, kegiatan dan proyek yang mendukung pencapaian RPJMN, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal," pungkasnya.
