Akhir Juni 2024, Realisasi Belanja di KPPN Sukabumi Capai Rp4,7 Triliun
Kontribusi peningkatan belanja pemerintah pusat adalah sebesar 5,51 persen.
Kontribusi peningkatan belanja pemerintah pusat adalah sebesar 5,51 persen.
Lebih lanjut dalam pasal 61 diamanatkan agar seluruh dana pendidikan pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran pemerintah.
Penerimaan pajak KPP Pratama Sukabumi tahun 2023 dicapai hingga 103 persen.
Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi pada Rabu (10/1/2024) di aula KPPN Sukabumi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9,1 triliun.
Abdul Lutfi menjelaskan realisasi belanja terbesar ada pada penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai angka Rp6,01 triliun.
Tulisan ini membahas tentang tata cara pembayaran belanja negara dengan fokus pada pembayaran tagihan atas pekerjaan yang diselesaikan pada akhir bulan Desember bahkan yang melampaui tahun anggaran.
Penyaluran TKD yang berkualitas akan sangat berperan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
Abdul Lutfi menjelaskan terdapat lima jenis layanan yang dilakukan dalam survei.
Dalam realisasi sebesar Rp6,2 triliun tersebut di dalamnya sudah termasuk penyaluran dana Transfer Ke Daerah senilai Rp5,12 triliun.
KPPN Sukabumi ungkap data penerimaan pajak dan realisasi penggunaan APBN pada Semester 1.
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Juni 2023 mencapai angka Rp759,9 miliar atau 45,16 persen dari pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun.
Digital Payment Marketplace dikenalkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia pada tahun 2019, kepada instansi-instansi yang berada dalam wilayah pembayaran/layanannya.
Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi menjelaskan realisasi belanja ini tumbuh 3,01 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Dana BOS merupakan dana APBN yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
Abdul Lutfi menekankan kepada seluruh satker dalam wilayah kerja KPPN Sukabumi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran.
Acara dibuka oleh Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi, diawali penandatanganan komitmen bersama pimpinan Bank Pemerintah/Daerah di wilayah kerja KPPN Sukabumi.
Penyaluran APBN menjadi sangat penting dan krusial di tengah usaha pemerintah mengendalikan pandemi.
Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi menjelaskan realisasi APBN disalurkan untuk BPP dan TKDD.
Realisasi belanja APBN tersebut, disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPPN Sukabumi turut serta memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76.