SUKABUMIUPDATE.com - Tulisan ini adalah respon atau tanggapan terhadap Seminar Uji Publik Akademis Pengusulan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang diadakan di Pendopo Kabupaten Sukabumi – Jl. A. YAni Kota Sukabumi pada Rabu 21 Februari 2018 yang diselenggarakan Dinas Arsip KAbupaten Sukabumi. Tulisan ini terdiri dari dua bagian yang ditulis berdasar kegiatan riset, penulisan sejarah umum Sukabumi dan aktifitas diskusi publik Paguyuban SoekaboemiHeritages dalam konteks Sukabumi sebagai entitas budaya dan sosial kemasyarakatan serta entitas kewilayahan bentang alam tanpa tersekat fungsi-fungsi administrasi formal yang terbentuk secara ragam kemudian dalam berbagai masa, baik masa klasik hirarki formal tradisional, hirarki formal kolonial hingga hirarki formal kontemporer. Sebagian besar dari keseluaruhan tulisan ini terutama bagian pertama adalah konklusi dan substansi dari 3 buku kesejarahan yang telah diterbitkan oleh Paguyuban SoekaboemiHeritages dan ditulis oleh Irman “Sufi” Firmansyah dalam rentang 3 tahun ini. Selanjutnya bagian kedua adalah sebuah pandangan dan konklusi atas polemik penentuan hari jadi (Kabupaten) Sukabumi dalam konteks pandangan dan tujuan untuk arah depan Sukabumi sebagai sebuah kesatuan entitas kemasyarakatan dalam tautan erat budaya, sosial serta bentang alam yang menyatukannya.

Tulisan Bagian Pertama dengan sub judul atau tema Arkeologi Pengetahuan Kesejarahan Sukabumi Secara Kewilayahan dan Politik Hirarki ditulis oleh Irman "Sufi" Firmansyah, sebagai anggota presidium dan Koordinator Riset dan Kesejarahan Paguyuban Soekaboemi Heritages. Irman dalam tiga tahun terakhir ini disela kesibukan formalnya yang lain telah secara aktif menulis buku kesejarahan mengenai Sukabumi ; Soekaboemi the Untold Story, Kota Sukabumi menelusuri masa lalu dan Toponimi Kota Sukabumi: Kajian Sejarah dari penamaan wilayah. Ketiga buku ini terbit dalam katalog nasional dan memiliki ISBN dan sudah didistribusikan secara terbatas termasuk ke sebagian perpustakaan-perpustakaan sekolah menengah di Sukabumi.

Tulisan Bagian Kedua ditulis oleh I Hendy Faizal (Egon), sebagai pendiri dan Anggota Presidium Paguyuban SoekaboemiHeritages dan Koordinator Kebijakan Publik - Penataan Kewilayahan dan Kota. Egon sesuai latar belakangnya sebagai arsitek professional dan sebagai pengajar studi dan kajian arsitektur dalam hampir sepuluh tahun ini memiliki interest dan kepedulian atas kondisi dan perkembangan spasial yang terjadi di tanah atau lemah cai kelahirannya ; Sukabumi. Sehingga berbagai tulisan, opini publik dan lain-lain seringkali ia ungkapkan dalam media, media sosial hingga forum diskusi-diskusi umum.

Bagian Pertama
Arkeologi Pengetahuan Kesejarahan Sukabumi Secara Kewilayahan dan Politik Hirarki
Oleh : Irman “Sufi” Firmansyah.

Pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 telah diadakan seminar yang berkaitan dengan hari jadi Sukabumi, bertajuk Uji Publik Naskah Akademis Pengusulan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Melalui narasumber dari Universitas Padjajaran diantaranya Prof. Dr, Nina Herlina, MS yang menyimpulkan bahwa hari jadi Kabupaten Sukabumi adalah 10 September 1870, berbeda dengan hari jadi yang biasa diperingati yaitu 1 Oktober. Saya selaku penggiat kesejarahan di Soekaboemi Heritages sangat mengapreasiasi penyelenggara yang mencoba membuka kemungkinan untuk menggali dan menginterpretasi kembali sejarah Sukabumi. Kegiatan penggalian ini pula yang dilakukan oleh Kelompok pegiat Sejarah Soekaboemi Heritages selama beberapa tahun mengingat hari jadi Kabupaten dan Kota Sukabumi selalu menjadi polemik di masyarakat menjelang peringatan hari jadi. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa hari jadi harus menjadi kebanggaan akan nilai-nilai historis dan kultur masyarakat terutama saat merayakannya.

Secara umum memang seminar ini sangat penting mengingat hari jadi Kabupaten Sukabumi 1 Oktober 1945 mempunyai persoalan substantif dimana fakta sejarah tak berkaitan dengan momennya. 1 Oktober merupakan pengambilalihan kekuasaan yang berlangsung di Kota Sukabumi sedangkan pengambilalihan di Kabupaten Sukabumi seperti Cireunghas, Sukaraja, Cicurug, Cibadak, Jampang Tengah dll terjadi pada hari berikutnya yaitu 2 Oktober 1945 (lihat Ruyatna Jaya-Sejarah Sukabumi).

Jadinya fakta sejarah ini tidak lebih semacam Invented/Prefabricated History, tanggal tak berkaitan langsung dengan peristiwa, tapi terkesan disambungkan. Kemudian jika mengacu pada hukum tata negara maka status Sukabumi sebagai Kabupaten sudah diundangkan sejak tanggal 25 April 1921 melalui besluit gubernur jendral nomor 21 yang diberlakukan sejak 1 Juni 1921 (Besluit nomor 71). Sebulan kemudian tepatnya 7 Juli 1921 diangkat Aom Dolih (Dalem Gentong-karena rumahnya di Gentong Sukaraja) sebagai Bupati Sukabumi yang pertama. Hal ini menegaskan Sukabumi sebagai Kabupaten Mandiri lepas dari administrasi Cianjur.

Dalam menentukan hari jadi ini memang harus hati-hati serta objektif supaya penentuan hari jadi yang baru tidak menjadi polemik baru di masyarakat. Penggali harus benar-benar menyerap semua fakta dan data, dan menggali segala kemungkinan supaya kesimpulannya bisa bersifat final, minimal tak terbantahkan dalam jangka waktu panjang. Dalam Seminar hari jadi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa hari jadi Kabupaten Sukabumi adalah pada saat perubahan status wilayah Sukabumi yang menjadi afdeling dibawah Cianjur, dengan mengambil patokan tanggal adalah keputusan pengangkatan seorang patih melalui Staatsblaad No. 121 tahun 1870 pada tanggal 10 September 1870, patih pertama yang diangkat adalah Aria Wangsadiredja. Penentuan tanggal ini sebenarnya sedikit menyisakan polemik karena meskipun sudah diangkat seorang patih, namun tugas patih adalah pembantu Bupati Cianjur karena secara adminsitratif masih berada dibawah Kabupaten Cianjur. Afdeling sendiri secara resmi diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 1871. Momen ini berkaitan dengan penghapusan tanam paksa, karena sejatinya pembentukan afdeling tersebut adalah reorganisasi Priangan menyambut masa baru yaitu perkebunan swasta. Sejak tanggal ini pula dibentuk jabatan-jabatan baru yang menduduki struktur afdeling seperti Asisten Residen, Chalifah, Ketibs, Modin dll. Kemudian juga pelepasan sebagian distrik afdeling Cianjur menjadi dibawah afdeling Sukabumi terjadi sesudah tanggal tersebut (Reiza D. Dienaputra: Cianjur antara Buitenzorg dan Priangan). Fakta ini akan menjadi potensi polemik baru karena seharusnya peristiwa sejarah adalah sebagaimana terjadinya (History as past actuality).

Pemilihan hari jadi melalui besluit Belanda merupakan cara pandang konvensional terhadap wilayah teritorial dari kacamata penguasa, sebenarnya jika benar-benar secara konsisten hendak mengacu kepada keputusan pemerintah kolonial, maka fakta yang lebih cocok untuk hari jadi adalah 1 Juni 1921 (Besluit nomor 71). Tanggal tersebut adalah momentum perubahan status dari yang awalnya hanya afdeling (masih dibawah Kabupaten Cianjur) menjadi Regentschap/Kabupaten Sukabumi yang mandiri, langsung dibawah pemerintah kolonial. Asumsi hari jadi kabupaten berdasarkan pembentukan afdeling masih lemah dalam hukum tata negara karena status afdeling lebih rendah dibandingkan status regentschap yang benar-benar mewakili kabupaten mandiri. Padahal acuan yang sama digunakan oleh pemerintah kota Sukabumi dalam menentukan hari jadi kotanya sejak pembentukan Gemeente Soekaboemi, bukan dari pembentukan hoofd plaats (setingkat balai desa) yang lebih rendah daripada sebuah kota (gemeente).

Merujuk pada konteks permasalahannya dimana terjadi pula polemik dalam hari jadi kota yang mengacu pada keputusan pemerintah kolonial, akan ada sedikit persoalan yang sama jika hari jadi yang sekarang berdasarkan filosofi heroisme masyarakat berubah menjadi reorganisasi dimasa penjajahan alias pengokohan kekuasaan kolonial. Pertanyaan paling mendasar adalah apa dasar filosofisnya? dalam onteks ini penggali data hari jadi harus mampu menyerap semua aspek, merangkainya dan mendapatkan pola relasi yang mengerucut pada sebuah kesimpulan pasti. Salah satunya harus menggali makna Simbolik (Remembered History) yang menjadi Ingatan kolektif dan bisa menjadi dasar masyarakat untuk dikenang dan dirayakan, misalnya partisipasi masyarakat dalam peristiwa bersejarah, kaitan dengan nilai-nilai yang dianut atau budaya yang yang dijunjung masyarakat, kisah-kisah yang membanggakan misalnya peristiwa heroik ataupun legenda masyarakat. Pertanyaan ini pula yang masih menjadi polemik pada hari jadi Kota Sukabumi yang hanya diambil dari keputusan pemerintah kolonial. Acuan kepada keputusan resmi pemerintah kolonial tanpa memperlihatkan aspek masyarakat lokal, hanya akan menyulut polemik baru dan membuka luka lama tentang penjajahan serta eksploitasi tanah sukabumi sehingga dirasa tidak layak dirayakan dengan hati gembira tapi mungkin dengan bersedih.

Namun salah satu yang dianggap kelemahan peristiwa yang bermakna simbolik bagi masyarakat lokal adalah ketetapan resmi. Sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kebanggaan lokal tak mungkin ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Padahal jika ditelusuri peristiwa yang membanggakan di Sukabumi sudah banyak terjadi seperti penentangan terhadap penjajahan. Misalnya dalam penjelasan F. De Haan (Preanger Regentschappen) disebutkan banyak ulama yang melakukan Perlawanan di Sukabumi, pada bulan maret 1703, Haji Prawatasari yang dijuluki karaman Jawa memobilisasi 3.000 jampang untuk memberontak terhadap kumpeni, pada tahun 1710, dilaporkan bahwa di daerah Jampang, Sukabumi, petani setempat telah melakukan perlawanan terhadap ketentuan-ketentuan Kompeni yang membebani kehidupan mereka.

Perlawanan itu dipimpin oleh seorang ulama dengan melibatkan sekitar 1.000 orang petani, konon mereka ditumpas dengan melibatkan pengkhianat yang menyebabkan mereka saling bertikai satu sama lain, sang ulama kemudian dibawa ke Batavia dengan dirantai. Tiga tahun kemudian, di tempat yang hampir sama kembali muncul aksi kolektif menentang para bupati Kompeni. Pemimpin aksi itu yang mengaku bernama Dermakusuma yang mendapat dukungan dua orang ulama bernama Tanuputra dan Wiradana berjanji akan membunuh bupati Cianjur, Cibalagung, Cikalong, dan Cileungsir. Namun sebelum kelompok Dermakusuma berbuat banyak, pasukan Kompeni berhasil mendesak dan mengusir kelompok itu keluar wilayah Sukabumi. Dermakusuma ditangkap dan dibuang ke Ceylon (Srilanka).

Bahkan dijaman Wirataudatar III (1726) ada peristiwa pembunuhan Bupati oleh orang Cikembar yaitu pacar Apun Geuncay yang hendak dijadikan gundik (Inlandsche verhalen van den regent van tjiandjoer, 1857), konon ini bukanlah dendam asmara semata tapi pemberontakan terhadap kelakuan Bupati yang sering mengkorup harga kopi. Sampai masa Hindia Belanda wilayah Sukabumi sering bergolak, misalnya peristiwa pemberontakan Bapak Bandros di Karangtengah tahun 1907, kemudian sabotase telpon dan rel kereta api yang dikaitkan dengan penangkapan tokoh PKI dan Syarekat Islam tahun 1926. Di Jaman Jepang ada serangan ke kampung Bandang di Tegal Panjang tahun 1943 (Irman: Soekaboemi the untold Story). Persoalannya apakah Pemerintah Kolonial mencatat dan menetapkannya dalam sebuah keputusan? karena peristiwa tersebut heroik bagi bangsa indonesia tapi merupakan kejahatan bagi pemerintah kolonial. Jalan yang bisa ditempuh adalah dengan Recovered History, menggali semua peristiwa sejarah yang bermakna bagi masyarakat Sukabumi, kemudian menganalisa dan menetapkan hasil penggalian tersebut.

Pilihan hari jadi berdasarkan staatsblaad tahun 1870 secara akademis mungkin bisa dipertanggungjawabkan, namun bagi masyarakat Sukabumi apalagi pegiat sejarah Sukabumi, upaya itu tidak lebih seperti memlih baju yang paling indah di etalase toko, seperti pemilihan data dari fakta sejarah umum yang sudah tersaji, tak ada penggalian apapun tentang data dan fakta lokal. Bukankah tugas akademisi adalah menggali dikedalaman? mengungkap yang tak terungkap, semacam menceritakan kisah yang tak pernah diceritakan (Untold Story). Salah satu yang luput dari penggalian adalah nilai-nilai filosofis yang membanggakan masyarakat untuk dirayakan. Jikalau pilihan 10 September 1870 dianggap lebih tua daripada 1 Juni 1921, artinya “ketuaan” dijadikan satu-satunya landasan dari “keunggulan”. Padahal apalah arti tua kalau tempatnya tak lebih daripada ingatan akan kepedihan? Jika mau merujuk faktor tua yang bernilai filosofis justru 13 Januari 1815 hari jadi yang cocok, karena layaknya manusia yang lahir dan diberi nama, Soekaboemi lahir pada tanggal tersebut. Sebuah nama yang dipilih oleh para kokolot Sukabumi untuk menamai Vrijeland, yaitu sebuah tanah merdeka yang sudah dibeli dari pemerintah koonial dan dikelola secara mandiri seperti maknanya: Freeland.

Dalam penamaan ini sang administratur Vrijeland, Andries De Wilde, hanya menyampaikan nama kepada pemerintah kolonial melalui surat yang dikirimkan kepada Engelhardt (tangan kanan Raffles) dengan kalimat “Ik mag U. E. G. Achtbare niet onkundig laten dat ik opverzoek van de Inlandsche Hoofden den naam van Tjicolle in die van Soeka Boemi veranderd heb (Campbell: 1905). Pengusulnya sendiri adalah masyarakat lokal yang disebut kokolot. Nama yang kemudian dikenal dunia hingga sekarang, nama itu pula yang digunakan saat pemisahan afdeling. Sejak tanggal itu laporan resmi sudah mulai dibuat menggunakan nama Sukabumi, misalnya laporan Joseph Arnold-yang menjadi nama bunga Rafflesia Arnoldi bersama Raffles- pada 17 Desember 1815 menyebutnya sebagai Soca Boomee (Joseph Arnold‘s Journal), kemudian Caspar Reindwardt (pendiri kebun raya) sudah menyebutkan Soekaboemie dalam kunjungannya bulan April 1819 (Correspondence of CGC  Reindwardt Heinengen, The Hague 2011), begitupula para pengunjung berikutnya seperti AE Crockewitt menyebut sebagai Soekaboemi dalam kunjungannya tahun 1864 (Ze werken in de preanger regentschappen). Nama ini semakin meluas karena digunakan dalam laporan-laporan perkebunan, bahkan muncul daerah lain yang menggunakan nama Sukabumi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah bahkan di Papua Nugini.

Tanpa bermaksud menyanggah hasil kesimpulan para akademis dalam seminar hari jadi, apalagi ngajarkeun ngojay ka meri, tanggapan ini hanya semacam pengingat supaya penentuan hari jadi juga membuka ruang untuk aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hari jadi kabupaten Sukabumi. Sebagai pembanding banyak daerah lain yang menentukan hari jadinya bukan atas dasar keputusan kolonial misalnya Bogor, Bandung, Jakarta, Ciamis, Majalengka, Tasikmalaya dll.  Karena tujuan mulyanya adalah pelurusan sejarah, sedangkan sejarah bukan hanya memiliki fungsi informatif, tapi juga edukatif dan pragmatis. Jangan sampai penentuan hari jadi ini mewariskan sejarah yang keliru dan tak membanggakan kepada generasi selanjutnya.

Revisi terhadap kesimpulan akademis bukanlah hal yang haram dilakukan, sepanjang ada fakta dan interpretasi baru yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sebuah hari jadi masyarakat tidak melulu mencari tanggal dan tahun, tetapi juga makna simbolik yang membanggakan untuk dirayakan, berisi nilai-nilai luhur yang abadi, makna yang hanya bisa diketahui dan difahami oleh manusia yang akrab secara kultural dengan Sukabumi yaitu warga Sukabumi sendiri. Mungkin kesimpulan akan semakin komprehensif jika sejak awal penggalian melibatkan warga lokal serta menggunakan data-data yang sudah digali oleh pegiat kesejarahan lokal.