SUKABUMIUPDATE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menjadi pemimpin yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan tata ruang berkelanjutan. Menurutnya, kesalahan dalam penyusunan tata ruang dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi ekonomi maupun dampak bencana yang ditimbulkan.
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat memberikan kuliah umum (stadium general) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema "Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045."
Dalam pemaparannya, Dedi menegaskan bahwa penyusunan tata ruang harus menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama. Jika aspek lingkungan diabaikan, daerah akan menghadapi berbagai bencana yang pada akhirnya membutuhkan biaya besar untuk penanganan dan pemulihannya.
"Ketika tata ruang salah, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ke depan, anggaran terbesar bisa habis untuk kewaspadaan dan penanggulangan bencana," ujar Dedi yang akrab disapa KDM dikutip dari rilis Humas Jabar.
Baca Juga: KDM Ajak Masyarakat Desa Jaga Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga membutuhkan waktu yang panjang untuk dipulihkan. Karena itu, para calon pemimpin daerah harus memiliki perspektif pembangunan yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan.
KDM menilai pengelolaan wilayah saat ini mulai mengalami distorsi karena tidak lagi berbasis pada karakter alam dan budaya lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur.
"Seharusnya daerah dikelola berbasis energi lingkungan. Yang terjadi sekarang, banyak orang yang menghuni suatu daerah tetapi tidak memahami spirit leluhur maupun spirit lingkungannya," katanya.
Ia juga menyoroti perubahan kondisi lingkungan di sejumlah wilayah Jawa Barat, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Menurutnya, kawasan yang dahulu dipenuhi hamparan pepohonan kini mengalami perubahan signifikan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam.
Kondisi tersebut, kata KDM, menjadi pelajaran penting bagi para praja IPDN yang kelak akan mengemban amanah sebagai pemimpin dan aparatur pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia.
Karena itu, ia berharap para praja mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
"Pemimpin masa depan harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Jika alam rusak, yang menanggung akibatnya adalah masyarakat," pungkasnya.
