SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati menyoroti pemanfaatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada desa saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (23/5/2026).
Lina mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat dampak dan pelaksanaan bantuan provinsi di tingkat desa. Selain infrastruktur, saat ini perhatian juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kita ingin mengetahui bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat ke desa dampaknya seperti apa, terus dilaksanakannya seperti apa. Kalau 2024 kita fokus pada infrastruktur, sekarang KDMP juga,” ujar Lina kepada Sukabumiupdate.com.
Baca Juga: Lina Ruslinawati Soroti Kenaikan BBM dan Kondisi Nelayan di Pesisir Selatan Sukabumi
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah merumuskan peningkatan bantuan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan itu diambil berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa yang disampaikan saat anggota dewan turun ke lapangan.
“Dari informasi bantuan Pemprov ini kurang. Akhirnya kita memutuskan kebijakan sampai bantuan desa diangkat 160 juta,” katanya.
Namun Lina mengakui kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang mengalami penurunan. Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah berkurangnya pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil cukai tembakau.
“Pendapatan terbesar Provinsi Jawa Barat itu dari pajak kendaraan bermotor, sekarang kewenangannya beralih ke kota dan kabupaten. Kemudian bagi hasil cukai tembakau juga dipotong pusat,” ucapnya.
Baca Juga: Nelayan Cisolok Sampai Berenang ke Pantai, Lina Ruslinawati Soroti Keselamatan akibat Sedimentasi
Meski begitu, Lina mengatakan pemerintah provinsi tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor tanpa memberatkan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong optimalisasi potensi pendapatan melalui badan layanan umum daerah (BLUD) dan retribusi dari sektor yang memiliki potensi.
“Kalau memang potensi itu ada, ya kita gali supaya pendapatan kita tidak tergantung dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain membahas bantuan desa, Lina juga menyoroti kendala pembangunan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pangkalan. Menurutnya, desa mengalami kesulitan terkait lokasi pembangunan.
Baca Juga: Uang Infak MTsN 2 Sukabumi Ramai di Medsos, Wali Murid Sebut Jadi Syarat Kartu Ujian
Ia menjelaskan lahan yang direncanakan untuk pembangunan KDMP berasal dari lahan PTPN, namun di lokasi tersebut terdapat permukiman warga.
“Desa terkendala tidak punya lokalan untuk dibangun. Di sini ada lahan PTPN yang diserahkan untuk dibangun, tapi ternyata ada masyarakat yang bermukim di sana,” ujarnya.
Lina berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait agar pembangunan KDMP tetap bisa berjalan.
Menurutnya, program KDMP diharapkan dapat mendorong desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
“KDMP sendiri seyogyanya untuk desa bisa mandiri, tidak tergantung. Mereka bisa berpenghasilan dan bisa menjadi supplier untuk program-program di desa,” katanya.
Lina juga mendorong pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menggali potensi daerah, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
“Saya berharap kepala desa mempunyai inisiatif, inovasi, dan kreativitas yang tinggi untuk menggali potensi-potensi di daerahnya,” ucapnya. (adv)
