Wacana Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat Tuai Kritik Pengusaha Logistik

Sukabumiupdate.com
Kamis 14 Mei 2026, 18:44 WIB
Wacana Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat Tuai Kritik Pengusaha Logistik

Ilustrasi AI: Wacana penerapan jalan berbayar di ruas jalan provinsi Jawa Barat yang digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan dari kalangan pengusaha logistik. (Sumber: copilot)

SUKABUMIUPDATE.com -Wacana penerapan jalan berbayar di ruas jalan provinsi Jawa Barat yang digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan dari kalangan pengusaha logistik. Kebijakan ini disebut sebagai alternatif membangun infrastruktur jawa barat khususnya jalan yang selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Ketua ASPERINDO Sukabumi Cianjur, Dede Latif menilai rencana tersebut belum tepat diterapkan. Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan provinsi saat ini masih belum merata dan banyak ruas yang rusak. “Kalau berbayar, masyarakat pasti berharap fasilitasnya setara dengan jalan tol. Faktanya, jalan provinsi masih banyak yang jelek,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga: Diprotes Warganet, Kapolsek Buka Ruang Klarifikasi Soal Larangan Pawai Samen di Jalan Raya

Selain itu, para pengusaha menilai kebijakan ini akan menambah beban biaya operasional. Mobilitas truk ekspedisi yang bisa melintas hingga 8–10 kali sehari di ruas jalan provinsi akan membuat tarif berbayar terasa lebih mahal dibandingkan pajak kendaraan tahunan. “Kalau harus bayar jalan provinsi, jatuhnya lebih mahal. Padahal PKB sudah rutin dibayar sebagai kewajiban,” tambahnya.

Untuk untuk lanjut Dede, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia khususnya kepengurusan Sukabumi Cianjur juga mengkritik pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan di Sukabumi. Janji penyelesaian masalah lalu lintas yang sempat melibatkan Ignasius Jonan sebagai penasihat transportasi dinilai belum terealisasi. 

Baca Juga: Jangan Asal Buang, Ini 5 Cara Mengelola Limbah Hewan Kurban dengan Benar

“Kemacetan saja belum terurai, bagaimana mau menambah beban dengan jalan berbayar,” tegasnya.

Asosiasi meminta agar pemerintah provinsi memberikan feedback yang jelas jika kebijakan ini benar-benar diterapkan. Mereka menekankan perlunya fasilitas memadai, jaminan kelancaran, dan keadilan bagi pelaku usaha. “Kalau hanya sebatas wacana pencitraan untuk menaikkan PAD, tentu memberatkan dunia usaha,” pungkasnya.

Editor :
Berita Terkait
Berita Terkini